LUWUK TIMES — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di tanah air.
Pemerintah Daerah (Pemda) baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota diwajibkan untuk segera menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan surat resmi bernomor S-106/PK/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, pada 4 November 2026, batas akhir penyerahan dokumen krusial ini dipatok pada 15 November 2026.
Langkah ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.
Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa seluruh proses pengiriman data dan dokumen Informasi Keuangan Daerah (IKD), termasuk RAPBD 2027 wajib dilakukan secara digital.
Tutup Pintu Dokumen Fisik
Ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. DJPK secara resmi menutup pintu bagi pengiriman dokumen fisik atau hardcopy, baik melalui kurir langsung maupun pos.
Seluruh Pemda tanpa terkecuali harus mengunggah dokumen melalui platform SIKD Next Generation (SIKD-NG) di laman sikd.kemenkeu.go.id.
“DJPK hanya menerima penyampaian data dan/atau informasi secara digital melalui SIKD-NG. Dokumen fisik tidak akan diterima,” tulis DJPK dalam poin penegasan surat edaran tersebut.
Agar dinyatakan lengkap dan sah sebagai objek evaluasi, RAPBD 2027 yang diunggah harus memenuhi kriteria berikut:
Pertama, merupakan rancangan yang telah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD. Dilengkapi salinan sah persetujuan bersama dalam format PDF.
Kedua, Arsip Data Komputer (ADK) berhasil dikirim melalui sistem SIKD-NG.
Ketiga, telah diotorisasi secara digital oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau pejabat berwenang.
Panduan Praktis Lewat Sistem
Dalam lampiran instruksi tersebut, DJPK juga merinci langkah-langkah teknis bagi operator Pemda.
Dimulai dari login menggunakan kode satuan kerja daerah (kodesatkerpemda), masuk ke modul IKD > Verifikasi Data > KUA-PPAS/RAPBD, melakukan filter tahun 2027, hingga tahap otorisasi dan pengunggahan file PDF pendukung.
Kemenkeu juga mengingatkan para pengelola keuangan daerah untuk senantiasa menjaga integritas serta mewaspadai potensi penipuan mengatasnamakan pejabat Kemenkeu.
Seluruh dokumen resmi DJPK dilengkapi dengan QR Code berteknologi tandatangan elektronik tersertifikasi BSrE BSSN yang dapat diverifikasi keasliannya melalui aplikasi Satu Kemenkeu atau laman resmi Komdigi.
Bagi Pemda yang membutuhkan panduan teknis lebih lanjut atau menghadapi kendala sistem, Kemenkeu membuka layanan bantuan melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, WhatsApp di 0813 1000-4134, atau melalui surel resmi.
Dengan sisa waktu yang semakin mendesak seluruh pemerintah daerah diimbau untuk segera bergerak cepat menuntaskan kewajiban digitalisasi fiskal daerah demi kelancaran evaluasi anggaran nasional tahun mendatang. *












