LUWUK TIMES — Panggung politik tanah air dihangatkan oleh perdebatan konstitusional tingkat tinggi. Musababnya adalah dinamika seputar surat yang dilayangkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Alih-alih menggunakan frasa “mengundurkan diri”, surat tersebut dikabarkan mencantumkan kata “berhenti”, sebuah diksi yang langsung memicu silang pendapat di antara para pakar hukum tata negara dan elite parlemen.
Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berpandangan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menggelar Sidang Istimewa.
Namun di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai sidang tersebut justru menjadi keharusan.
Menanggapi polemik ini, praktisi hukum dan akademisi Syukur Mandar menguraikan perbedaan mendasar antara kedua istilah tersebut dari sudut pandang konstitusi.
Menurutnya, terdapat garis batas yang tegas antara proses pemberhentian akibat pelanggaran hukum, pengunduran diri atas kemauan pribadi, dan pernyataan “berhenti” yang merujuk pada status jabatan.
Bukan Pelanggaran Hukum (Pasal 7A UUD 1945). Pasal ini mengatur pemberhentian presiden/wakil presiden oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat (seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan) atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
Pendekatan ini melalui mekanisme hak menyatakan pendapat DPR. Kasus ini jelas berbeda dengan situasi Gibran saat ini.
Persoalan Diksi Personal dan Jabatan
Secara personal, seorang pejabat negara tidak bisa serta-merta “memberhentikan” dirinya sendiri karena jabatan bukanlah institusi milik pribadi. Yang berhak memberhentikan adalah MPR sesuai amanat undang-undang.
Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemberhentian
Jika seorang wakil presiden menyatakan mengundurkan diri, maka pendekatannya adalah inisiatif personal yang tidak memerlukan Sidang Istimewa MPR.
Namun, jika dalam suratnya tertulis menyatakan berhenti, maka eksekusi pemberhentian tersebut berada di tangan MPR melalui sidang resmi.
Merujuk pada Pasal 8 UUD 1945, konstitusi telah mengatur langkah-langkah jika terjadi kekosongan kepemimpinan:
Pasal 8 Ayat (1), Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh wakil presiden secara otomatis.
Pasal 8 Ayat (2), Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Kekosongan jabatan wakil presiden sendiri dapat didefinisikan terjadi karena diberhentikan melalui sidang atau mengundurkan diri.
Perlu Sidang MPR?
Jika dokumen yang diajukan menggunakan frasa “berhenti”, maka kata Syukur, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jabatan, bukan semata personal.
Konsekuensinya, tegas Syukur, MPR perlu menggelar sidang untuk secara resmi memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
Sebelum akhirnya melangkah ke proses pengisian kekosongan jabatan sesuai koridor konstitusi yang berlaku. *
Editor Sofyan Labolo
