Luwuktimes.id— Masa tenang Pemilu 2024 rentan terjadi praktik politik uang.
Dan fenomena yang mencederai demokrasi itu terjadi di daerah ini.
Aktivis mahasiswa Luwuk Kabupaten Banggai yang tergabung dalam Banggai Bergerak pun menyayangkan.
Ditengah masifnya politik uang, malah Bawaslu Banggai terkesan pasif dalam menyikapinya.
Ketua Banggai Bergerak Rifat Hakim dalam rilis yang diterima Luwuk Times, Senin (12/02/2024) malam berujar, beberapa hari ini, masyarakat Kabupaten Banggai dihebohkan dengan masifnya politik uang.
Seteleh beberapa waktu lalu Ketua Partai Gerindra dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan politik uang, saat ini salah satu calon anggota DPR RI juga diduga melakukan hal serupa.
Transaksi uang haram pecahan Rp. 50.000 tersebut kemudian mengemparkan media sosial. Padahal saat ini tahapan pemilu memasuki masa tenang.
Dan Banggai Bergerak pun merespon nya, dengan melaporkan kasus dugaan politik uang itu Bawaslu Banggai.
“Iya, tanggal 12 Februari 2024, kami telah melaporkan kasus itu pada Bawaslu Banggai,” kata Rifat Hakim.
Politik uang kata Rifat adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam undang-undang nomor 7 tahum 2017 tentang Pemilu.
Dalam konteks agama pun politik uang itu haram, sebagaimana fatwa MUI.
Rifat juga mengatakan, yang paling merisaukan adalah peran Bawaslu.
Baginya seperti tidak ada. Mereka sendiri (Bawaslu) yang mengeluarkan rilis tingkat kerawan, namun mereka sendiri juga yang terkesan membiarkan.
“Faktanya transaksi politik uang ini terkesan hanya dibiarkan begitu saja oleh Bawaslu. Begitu sangat mengherankan bagi kami,” tegas Rifat.
Ketua DPC GMNI Luwuk Banggai ini mengingatkan agar Bawaslu Banggai jangan jadi pasif.
Karena saat ini kabupaten Banggai telah menjadi urutan dua nasional terkait politik uang.
Bukan tidak mungkin, kedepan Kabupaten Banggai bakal mendapat predikat paling jawara politik uang.
Karena lembaga yang punya kompoten soal politik uang bersikap dingin. *
