Oleh: Muhadam Labolo
TAHUN-tahun ke depan kita di kejar target menurunkan angka stunting hingga mencapai nol persen (2030). Tahun esok kita di tuntut menuntaskan sisa 14% yang menjadi kerja gotong-royong (konvergensi) menuju generasi berkualitas sesuai visi besar pemerintah, pemantapan sumber daya manusia. Upaya ini agar sejalan dengan harapan bonus demografi seraya menurunkan angka pravalensi stunting di wilayah NTT, Sulbar, Papua, NTB dan lainnya (SSGI, 2022).
Belajar dari negara-negara di Asia timur, bahwa betapa pentingnya memajukan bangsa melalui investasi manusia sejak dini. Jepang menyadari gizi yang rendah memengaruhi tinggi badan yang hanya mencapai rata-rata 150cm. Di tahun 80an mereka memulai gerakan pemberian makanan tambahan lewat racikan ahli gizi di sekolah kanak-kanak. Hasilnya, tinggi manusia Jepang kini mencapai rerata 171cm.
Tinggi manusia Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara bertubuh pendek. Menurut World Population Rate (WPR), Indonesia memiliki rerata tinggi badan 157cm. Ini tak berjarak dengan Bolivia, Philipina, Vietnam, Kamboja dll. Sementara negara dengan tinggi badan di atas itu, Belanda, Montenegro, Denmark, Serbia, Jerman dll. Perbedaan ini memengaruhi produktivitas antar negara relatif berbeda.
Produktivitas suatu bangsa salah satunya di dongkrak oleh tubuh sehat dengan ukuran tubuh proposional. Tentu saja itu bukan satu-satunya ukuran, sebab banyak juga manusia tak bertubuh tinggi memiliki popularitas dari berbagai aspek kecerdasan seperti Napoleon, Hirohito, Stalin, Lenin, Einstein, Caplin, Habibie dan Jusuf Kalla. Namun begitu, keuntungan berbadan tinggi lebih kompetitif, proporsional, confidence, serta memiliki akses dan organ tubuh relatif besar.
Kebijakan pencegahan stunting bertujuan mengurangi kegagalan bertumbuh dan berkembang bayi saat hari pertama kehidupan. Salah satu cirinya bertubuh tak proporsional. Realitas ini dialami oleh masyarakat miskin pada umumnya oleh sebab rendahnya asupan gizi, orientasi budaya, serta minimnya intervensi pemerintah. Pembiaran yang lama dapat memengaruhi masa depan generasi. Seterusnya menjadikan bangsa rendah diri dihadapan bangsa lain.
Kegagalan tumbuh mengancam kemajuan peradaban suatu bangsa. India dan Mesir yang eksis lebih dari 2000 tahun sampai hari ini tetap berpredikat negara miskin. Sementara Singapura, Kanada dan New Zealand yang rata-rata berusia kurang dari 150 tahun dikategorikan negara maju. Demikian pula Swiss yang hanya 11% punya lahan produktif, atau Jepang yang 80% tanahnya tak dapat digunakan sebagai lahan pertanian.
Menyadari kelemahan itu, negara-negara tersebut menginvestasikan sumber daya manusianya dengan serius. Jepang melakukan restorasi, China membuka akses, serta Korea mengembangkan budaya. Semua itu bertujuan mengembangkan sumber daya manusia. Hasilnya, tercipta return investman yang diindikasi oleh kemajuan bangsa itu dari berbagai aspek. Lemahnya sumber daya nanusia menjadikan kita berada di posisi sebagai konsumen, bahkan di kampung halaman kita sendiri.
Membangun sumber daya manusia (human capital) jauh lebih menjanjikan di banding bersandar pada sumber daya alam yang terbatas. Sebagian besar bahkan tak dapat diperbaharui. Kenyataan itu membuat Uni Emirat Arab, Qatar, dan Saudi Arabia melakukan reformasi pembangunan guna mengantisipasi menurunnya cadangan sumber daya alam dimasa mendatang. Apalagi dengan menguatnya isu lingkungan yang membatasi eksploitasi alam berlebihan.
Kita pun demikian. Selayaknya perlu membangun kesadaran kolektif guna membereskan masalah gizi rendah sejak dini. Tentu saja melalui gotong royong agar problem stunting dapat diatasi. Tanpa kesadaran kolektif, masa depan bangsa akan tersisih dan tertinggal. Untuk itu, kita membutuhkan strategi yang menyentuh aspek budaya, desain kebijakan, serta implementasi yang konkrit di tengah masyarakat.
Perlunya pendekatan budaya misalnya dari pola makan. Mengubah persepsi banyak makan ikan akan cacingan, makan telur mengakibatkan kudisan penting direorientasi melalui sosialisasi masif. Tugas menyusui bayi sejak dini jelas merupakan tuntutan agama bagi muslimah dalam QS Albaqarah ayat 233. Itu sedikit contoh bagaimana pendekatan budaya perlu ditekankan agar tercipta kesadaran. Sisanya penyiapan desain kebijakan dan implementasinya dilapangan.
Desain kebijakan yang kini diterapkan patut dievaluasi untuk memastikan keberpihakan Pemda dalam mendorong tumbuh-kembang anak. Keberpihakan tersebut dapat dideteksi dari rencana aksi, alokasi anggaran pro poor, juga partisipasi stakeholders dalam mensukseskan kebijakan nasional. Rencana aksi stunting itu setidaknya memuat seluruh konvergensi yang menunjukkan road map siapa mengerjakan apa, dimana, kapan, dan bagaimana. *
