Luwuk Times, Banggai — Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Banggai menerima rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2024, untuk dibahas pada tahap selanjutnya, melalui rapat paripurna pengantar nota keuangan Bupati Banggai, bertempat ruang rapat DPRD Banggai, Kamis (12/10/2023).
Sebelumnya, lewat juru bicara FPG DPRD Banggai, Yolanda Antuke, fraksi berpenghuni lima legislator ini memberi pandangan umum fraksi dengan mengoreksi 6 organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemda Banggai.
Adapun ke 6 OPD yang mendapat saran dan masukkan dari FPG itu adalah, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dan Yolanda merincikan koreksi, saran dan masukan FPG DPRD Banggai pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Suprapto tersebut.
1. Dinkes Banggai
Naiknya anggaran 15,31% atau sekitar Rp 32 miliar lebih dibandingkan tahun 2023 dapat membeikan pelayanan maksimal kepada rakyat.
Pembayaran kapitasi dan non kapitasi tidak lagi berhutang kepada para puskesmas, rujukan tidak lagi dipunggut biaya dan premi BPJS tetap kita jaga, sehingga UHC (Universal Health Coverage) tetap berlaku di Kabupaten Banggai.
Termasuk pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian Dinas Kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
Sebagai masukan masyarakat di wilayah Bunta, Nuhon dan Simpang Raya, sebagaimana penyampaian Ketua DPRD dalam agenda Musrembang di wilayah Kecamatan Nuhon, agar dapat direalisasikan pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah tersebut, mengingat jarak pelayanan rujukan ke RSUD Luwuk terbilang jauh.
2. Dinas Pendidikan
Meningkatnya anggaran belanja Dinas Pendidikan yang mencapai Rp600 miliar lebih untuk pembangunan sarana dan prasarana saat ini sangat berarti bagi masyarakat di bidang pendidikan.
Geliat pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Amirudin dan Furqanudin, oleh Fraksi Golkar kata Yolanda memberikan apresiasi khususnya di sekolah-sekolah formal.
Namun kita ketahui pula bahwa pendidikan non formal perlu juga untuk mendapatkan perhatian dari dinas pendidikan, seperti pondok pesantren, Yayasan Pendidikan Kristen dan Hindu.
Mengingat sekolah-sekolah Pendidikan non formal tersebut juga telah berkontribusi dalam melahirkan generasi-generasi yang bermoral dan berakhlak mulia.
“Sebagaimana penyampaian Dinas Pendidikan dalam rapat Pansus APBD perubahan tahun 2023, anggaran untuk pendidikan non formal masih terbilang rendah kurang lebih 1% dari total pagu di dinas tersebut,” kata Yolanda.
Oleh karenanya FPG, meminta agar kiranya di tahun 2024 presentasi anggaran bagi sekolah-sekolah non formal dapat dinaikan.
3. Dinas PUPR
Walaupun adanya penurunan anggaran di Dinas PUPR, namun FPG meminta untuk tetap dapat memperhatikan infrastruktur yang berskala prioritas.
Ditambah lagi adanya permintaan dari masyarakat terhadap jembatan gantung di Simpang II yang menjadi akses masyarakat KAT (komunitas adat terpencil).
Termasuk sambung satu-satunya keterwakilan gender partai beringin di parlemen lalong ini beberapa jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa di wilayah kepala burung, di dataran Toili dan rehabilitasi di beberapa jalan Ibukota kabupaten Banggai.
Selain memperhatikan pembangunan infrastruktur, Fraksi Golkar juga meminta agar Dinas PUPR dapat melakukan normalisasi pada sungai Molinolino yang berada di wilayah Kecamatan Simpang raya.
Karena sungai dengan panjang yang hampir 4 km lebih ini sebelumnya telah memberikan dampak kerugian bagi masyarakat kecamatan Simpang Raya.
Dimana kurang lebih 50 hektar lebih areal perkebunan warga desa Simpang 2, Simpang 1, Dowiwi dan Mantan A terendam banjir hampir setiap tahunnya pada musim hujan.
4. Dinas Perikanan
Melihat kondisi pasar ikan di Kecamatan bunta yang oleh Fraksi Golkar tidak lagi representative untuk pengembangan kedepan, maka masyarakat Kecamatan Bunta meminta agar pasar ikan tersebut dapat direlokasi pada lahan yang telah di hibahkan oleh masyarakat.
Usulan ini juga telah disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai melalui pokok-pokok pikiran pada musrembang beberapa waktu yang lalu di kecamatan Nuhon.
5. Dinas PMD
Untuk dapat memberikan sosialiasi yang konfrehansip kepada pemerintah Desa, BPD, LKD serta pihak kecamatan terkait Perda No 5 tahun 2017 dan Perbub 106 tahun 2022, FPG berharap tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tugas dan kewenangan Pemdes dan Pemerintah Kecamatan.
6. BPBD
Fenomena alam El Nino yang juga telah menjadi perhatian secara nasional, maka fraksi Partai Golkar meminta agar BPBD sebagai dinas teknis dapat menyiapkan langkah-langkah pencegahan atas dampak yang dapat di timbulkan dari fenomena alam tersebut.
Selain 6 OPD yang mendapat saran dan masukan, FPG DPRD Banggai juga menyorot soal hibah keuangan partai politik (parpol).
Harapan fraksi yang diketui Sarifudin Tjatjo ini agar hibah keuangan parpol dapat di review kembali, mengingat keuangan kepada partai politik sudah cukup lama tidak ada kenaikan.
“Kita perlu tahu bahwa partai politik adalah pilar demokrasi dan merupakan bagian dari mencetak para pemimpin daerah Kabupaten Banggai dimasa yang akan datang. Sehingga FPG DPRD Banggai meminta hibah keuangan parpol dapat dinaikan,” ucap Yolanda. *
