Luwuktimes.id — Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Banggai Bergerak, menggelar aksi damai di bundaran Tugu Adipura Luwuk, Selasa (09/01/2024). Salah satu isu sentral yang mereka suarakan adalah lawan politik dinasti di Kabupaten Banggai.
Kordinator Banggai Bergerak Rifat Hakim dalam pres rilisnya mengatakan, sejak tahapan pencalonan pemilihan umum (pemilu), kita telah dipertontonkan secara telanjang tentang kondisi Kabupaten Banggai diambang berkuasanya politik dinasti.
“Kita ketahui bersama bahwa penguasa hari ini telah mendorong kakak, adik, ipar dan anak-anaknya untuk maju mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” tulis Rifat Hakim.
Memang benar sambung dia, pencalonan mereka adalah biasa dalam demokrasi. Namun yang menjadi persoalan adalah jika sumber daya milik negara, milik rakyat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.
Dan apabila kita mencermati situasi akhir-akhir ini, maka gejalanya telah menunjukan kearah itu.
“Ketika situasi itu benar terjadi dan terwujud, maka jelas tindakan tersebut adalah pengkhianatan yang nyata terhadap rakyat,” tegas Rifat Hakim.
Tidak Netral
Dalam keterangan lanjutan, Rifat Hakim berujar, telah menjadi desas-desus ditingkatkan rakyat bahwa aparatur sipil negara (ASN) patut diduga telah dipaksa untuk tidak netral. Walaupun jelas itu adalah perbuatan melanggar hukum.
Struktur pemerintahan negara dari kecamatan, desa atau kelurahan sampai tingkat RT / RW juga patut diduga telah ditekan untuk mendukung dan mencari suara demi kepentingan syahwat politik.
“Struktur negara yang seharusnya melayani rakyat kini berubah fungsi menjadi alat kekuasaan untuk melayani kepentingan politik keluarga,” tegas dia.
Politik Uang
Dan yang paling mencederai rasa keadilan kita adalah politik uang. Yang bagi Rifat Hakim merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Bahkan merupakan tindak pidana pemilu. Justru dijadikan senjata utama untuk meraih kekuasaan.
“Pertautan antara nepotisme politik (politik kekeluargaan), ketidak netralan birokrasi dan politik uang adalah dasar lahirnya politik dinasti,” kata Rifat Hakim.
Kini sudah saatnya kita menjadi sadar dan paham untuk tidak lagi ditipu dan dibodohi oleh janji palsu dan bujukan sesat politik uang.
Imbau Rifat, jangan lagi kita tertipu dengan uang seratus ribu, dua ratus ribu. Namun secara jangka panjang harga kebutuhan pokok kita selalu naik dan membuat kita susah mendapatkan asupan gizi yang baik.
Begitu pula merasakan layanan air bersih yang buruk, layanan listrik yang buruk, serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda kita, hanya karena kita salah memilih wakil dan pemimpin.
Sudah saatnya kita bangun demokrasi sejati di daerah. Sudah saatnya kita wujudkan kualitas pemilu yang berdaulat.
Sehingga anak petani, anak nelayan, anak tukang ojek dan anak buruh bangunan jika punya kompetensi, integritas serta rekam jejak yang baik, dapat menjadi wakil dan/atau pemimpin daerah ini.
Dengan demikian kesejahteraan dapat kita wujudkan bersama di daerah yang kaya ini. Sebelum mengakhiri pernyataan, Rifat Hakim menekankan tiga point.
Pertama, lawan nepotisme politik. Kedua, kawal serta jaga netralitas ASN dan kepala desa. Ketiga, lawan politik uang. *
