Luwuk Times — Bulan Juli 2023 nanti genap setahun masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir.
Meski bukan lahir dari kompotisi politik Pilkada, namun tak sedikit kalangan yang coba memberikan penilai yang berbau politis dari kinerja Ihsan Basir selama ini.
Itu bisa jadi karena tahun 2023 adalah tahun politik jelang pemilu legislatif dan Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.
Atau mungkin alasan politis lainnya yang langsung berhubungan dengan jabatan Ihsan Basir.
Sebab ada batasan regulasi terkait masa jabatan kepala daerah dengan status penjabat hanya setahun dan dapat diperpanjang oleh pemerintah pusat melalui gubernur dengan durasi setahun berikut.
Kini gerakan ‘pengembosan’ mulai dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tujuannya, untuk menciptakan opini publik tentang kegagalan Ihsan Basir dalam jabatannya sebagai Pj Bupati.
Dengan begitu rekomendasi atas sederat nama calon penganti pasti akan digiring ke ranah publik.
Program Pemda
Terlepas dari kencangnya isu politik jelang berakhirnya masa jabatan Ihsan Basir pada etape pertama, penulis ingin membagi catatan penting atas program Pemda Bangkep dibawa kendali Ihsan Basir.
Sebagai pimpinan daerah dengan status penjabat, Ihsan Basir, tidak memiliki panduan kerja seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebab, RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program kerja dari kepala daerah yang terlahir dari proses Pilkada.
Gantinya, Ihsan Basir bekerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang secara teknis tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berbasis leanearisasi dengan sejumlah dokumen lainnya. Diantaranya, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulteng serta program perioritas nasional dan Pemprov Sulteng.
Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan, ikut menjadi kiblat dari perumusan kebijakan pembangunan Pemda Bangkep di bawa nahkodah Ihsan Basir.
