Luwuk Times.ID — Kamis 18 April 2024, Komisi 2 DPRD Banggai mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) membahas polemik ganti rugi lahan warga Desa Siuna, Kecamatan Pagimana.
Kasus itu mencuat, lantaran tak kunjung diselesaikan manajemen PT Penta Dharma Karsa.
“Kami agendakan RDP soal pembayaran ganti rugi lahan di Siuna yang sampai hari ini belum tuntas,” tutur Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang, Selasa (16/4/2024).
RDP yang akan dilaksanakan pagi itu sebut Sukri Djalumang, akan menghadirkan berbagai pihak.
Diantaranya, perwakilan Pemda Banggai, manajemen PT Penta Dharma Karsa serta advokat yang selama ini mendampingi perjuangan warga Desa Siuna.
Ia mengaku, DPRD Banggai sudah pernah menerbitkan rekomendasi soal polemik ganti rugi. Namun, hingga kini proses ganti rugi lahan terdampak aktivitas perusahaan belum dituntaskan.
RDP yang diagendakan Komisi 2 ini harap Uci-sapaan karib Sukri Djalumang, dapat mengurai masalah agar segera dituntaskan.
Blokade Warga
Sebelumnya, warga Desa Siuna yang lahannya terdampak aktivitas perusahaan menuntut ganti rugi segera dituntaskan. Mereka sempat memblokade jalur jalan yang dilalui kendaraan PT Penta Dharma Karsa.
Awal bulan April ini, warga yang tergabung dalam Masyarakat Petani Bersatu Desa Siuna menyeruduk Kantor PT. Penta Dharma Karsa.
Aksi damai yang dipimpin Hasrin Rahim sebagai advokat, massa membawa berupa batang kayu dan kawat duri serta roda empat I unit dan roa dua bejumlah 15 unit.
Aksi warga ini meminta keseriusan kompensasi lahan pertanian sawah kurang lebih 154,48 hektare sebesar Rp18 juta per hektare sesuai dengan surat kesepakatan.
Saat itu, massa aksi sempat memalang jalan menuju pelabuhan jetty sambil ada keputusan pembayaran kompensasi tersebut. * stp
Baca: Fraksi Nasdem DPRD Banggai Sorot Belanja Infrastruktur
