LUWUK TIMES – Suasana Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banggai yang membahas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 mendadak memanas. Rapat yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Banggai pada Selasa (17/11/2026) ini diwarnai aksi walkout oleh unsur pimpinan dewan akibat perbedaan pandangan tajam terkait mekanisme pembahasan tata tertib (tatib) dan keabsahan tahapan anggaran.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banggai yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar, H. Saripudin Tjatjo atau biasa disapa Arif Tjatjo.
Hadir pula Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko, Wakil Ketua I DPRD Banggai Wardhani Murad Husain, Wakil Ketua II I Putu Gumi, para anggota Banggar, serta jajaran Kepala OPD di lingkup Pemda Banggai.
Dinamika persidangan mencapai titik krusial ketika perdebatan hukum dan administratif terkait regulasi tatib dewan serta PP Nomor 12 Tahun 2018 mencuat ke permukaan.
Akar Perbedaan
Ketegangan bermula ketika Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain, menyoroti persoalan tatib dan perundang-undangan.
Dengan argumen bahwa pembahasan mestinya dicermati secara ketat di tingkat komisi merujuk pada pasal-pasal tatib yang berlaku, khususnya Pasal 51.
Namun, pimpinan rapat H. Saripudin Tjatjo menegaskan bahwa tahapan tersebut sudah berjalan dan melewati fase komisi, sehingga dewan tidak boleh mundur ke belakang.
“Kita sudah masuk tahapan. Jangan mundur lagi,” tegas Arif Tjatjo di tengah forum, meluruskan dinamika argumen mengenai ada atau tidaknya pra-pembahasan KUA-PPAS.
Perbedaan pandangan ini kian meruncing hingga berujung pada aksi walkout yang dilakukan oleh Wakil Ketua I Wardhani Murad Husain dari ruang sidang.
Penegasan Ketua DPRD
Menanggapi langkah walkout tersebut, H. Saripudin Tjatjo memberikan penegasan terbuka. Ia menyoroti bahwa tindakan keluar dari ruang sidang oleh pimpinan dewan menyiratkan sikap tidak menyetujui arah dan kelanjutan pembahasan Rancangan APBD 2027.
Dengan gaya kepemimpinan yang lugas, Ketua DPRD Banggai ini mengingatkan bahwa setiap pilihan politik dan sikap institusional di dalam lembaga legislatif memiliki konsekuensi nyata.
“Semua persoalan karena tidak menyetujui dengan apa nya RAPBD ini tentunya ada sanksinya, bukan sanksi adat. Tahapan-tahapan yang ada, mekanisme yang ada di situ ataupun fasilitas-fasilitas untuk satu tahun punya, kami mohon maaf nanti kita bicarakan kembali,” ujar Arif Tjatjo dengan nada tegas di hadapan peserta rapat, menyoroti konsekuensi bagi pihak yang memilih menolak pengesahan APBD 2027.
Meski demikian, Arif Tjatjo tetap membuka ruang dialog secara kekeluargaan. Ia menyatakan bahwa dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses mencari titik temu tanpa ada niat mencari siapa yang salah atau benar, sembari mengakui bahwa sebagai manusia biasa, kekhilafan teknis dalam pencermatan pasal per pasal bisa saja terjadi.
Sebagai solusi administratif, ia pun menginstruksikan Bapemperda untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan pasal-pasal tatib yang dinilai menjadi sumber persoalan.
Sikap Fraksi Gerindra
Di tengah ketegangan akibat aksi walkout pimpinan dewan, sikap juga ditunjukkan anggota Partai Gerindra Suwardi Agis. Ia sempat menyampaikan dinamika sebelum memutuskan untuk menyusul langkah keluar dari forum.
“Pada prinsipnya saya terima, tapi saya izin pimpinan, mungkin mau keluar dari forum ini. Tapi pada prinsipnya Fraksi Partai Gerindra tetap mengikuti rapat Banggar,” ucap Agis saat pamit meninggalkan ruang sidang.
Kendati demikian, Ketua Fraksi Gerindra, Masnawati, memberikan klarifikasi penting yang meluruskan arah dukungan partainya.
Ia menegaskan bahwa aksi walkout yang dilakukan oleh unsur pimpinan merupakan hak pribadi politik, namun secara kelembagaan fraksi, Gerindra memutuskan untuk tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai.
“Pertimbangan kedua kami adalah Ibu Wakil Ketua, kami menghormati itu keputusan beliau, setiap anggota dewan berhak melakukan itu. Tetapi atas nama Fraksi Gerindra, saya menyadari bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang untuk kita lakukan untuk satu tahun ke depan, untuk kepentingan rakyat Kabupaten Banggai bagaimana lebih baik,” tegas Masnawati.
Ia menambahkan, mengingat tenggat waktu krusial pengesahan APBD yang harus tuntas paling lambat 30 November, Fraksi Gerindra dengan tegas menyatakan sikap untuk tetap berada di dalam forum bersama-sama membahas Ranperda APBD 2027. *
Reporter Sofyan Labolo












