LUWUK TIMES, Luwuk — Di saat gedung parlemen kerap dilekatkan dengan kesan kaku dan sekat birokrasi, pemandangan berbeda tersaji di halaman kantor DPRD Banggai.
Tanpa canggung, Ketua DPRD H. Saripudin Tjatjo bersama jajaran pimpinan dan perwakilan fraksi memilih langsung turun ke bawah, duduk melantai berdampingan dengan gelombang mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (29/10/2026).
Bukan sekadar menemui, pimpinan dewan langsung bergerak cepat (gercep) menanggapi rentetan aspirasi tajam yang dibawa massa.
Mulai dari desakan nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga sengkarut lokal seperti tata kelola parkir RSUD Luwuk.
Respons cepat ini dibuktikan dengan langkah konkret dewan yang ternyata sudah mengantisipasi isu-isu tersebut sebelum demonstrasi pecah.
“Sebelum kalian datang, kami sudah rapat terkait isu nasional ini,” tegas Saripudin di hadapan para pendemo.
Ia juga blak-blakan menyoroti dampak karhutla lokal seluas 10 hektar yang dinilai sangat mengganggu, sekaligus mengonfirmasi langkah taktis ihwal karut-marut fasilitas publik.
Terkait sorotan tajam tarif dan aturan parkir RSUD Luwuk yang dianggap memberatkan, dewan memastikan bahwa pihak rumah sakit telah merevisi kebijakan jam besuk dan sistem portal.
Tak berhenti di situ, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dijadwalkan langsung tancap gas dalam waktu dekat untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Direktur RSUD.
Meski sebagian anggota legislatif tengah bertugas di luar daerah, kehadiran Wakil Ketua II I Putu Gumi, Hj. Batia Sisilia Hadjar, dan Masnawati Muhammad menunjukkan soliditas dewan dalam merangkul suara rakyat.
Di bawah pengawalan aparat Polresta Banggai, ruang dialog terbuka ini membuktikan bahwa kritik tajam mahasiswa disambut bukan dengan benturan, melainkan komitmen nyata untuk segera dieksekusi di meja legislative. *
Reporter Sofyan Labolo
