LUWUK TIMES, Luwuk — Kebijakan tarif parkir di RSUD Luwuk menuai badai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.
Tak tanggung-tanggung, wakil rakyat melayangkan sorotan tajam karena menilai praktik bisnis pengelolaan parkir di fasilitas kesehatan tersebut sudah kelewat batas dan mencekik keluarga pasien yang sedang berduka atau berjuang melawan sakit.
Kemarahan legislatif ini memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) panas yang digelar Komisi III DPRD Banggai bersama pihak RSUD Luwuk, pengelola parkir pihak ketiga, serta kalangan mahasiswa pada Senin (9/11/2026).
Dalam forum tersebut, tiga pimpinan dan anggota dewan, Ketua Komisi III Suprapto, bersama Suharto Yinata dan Helton Abdul Hamid tampil kompak membela nasib masyarakat kecil.
Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, mengambil sikap paling tegas terkait polemik ini.
Politisi PDI Perjuangan tersebut membeberkan alasan fundamental mengapa kerja sama dengan pihak ketiga, yakni PT Celebes Kreator Indonesia, harus disudahi dan tidak boleh diberi ampun lagi.
Menurut Suprapto, pengelola pihak ketiga tersebut secara nyata telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas kewajiban dalam perjanjian kerja sama.
Oleh karena itu, ia mengunci rapat keputusan mutlak agar pengelolaan parkir wajib dikembalikan sepenuhnya ke tangan manajemen RSUD Luwuk begitu masa kontrak berakhir pada 2 Agustus 2027.
“Harus ada kesepakatan bersama bahwa RSUD Luwuk tidak memperpanjang kontrak setelah berakhir 2 Agustus 2027. Selanjutnya, pengelolaan parkir dilakukan langsung oleh RSUD Luwuk. Alasannya jelas, pihak ketiga wanprestasi,” tandas Suprapto dengan nada tegas.
Sorotan keras Ketua Komisi III ini turut diperkuat oleh kemarahan anggota legislatif lainnya.
Suharto Yinata (Partai Hanura) melontarkan kritik pedas yang menyebut sistem tarif berulang kali masuk-keluar area rumah sakit sebagai tindakan yang tidak beradab.
“Jangan bohongi masyarakat. Ini tidak betul. Terlalu biadab kalau parkiran seperti ini. Harus ada adab kalau mau berbisnis di rumah sakit,” cetus Suharto geram.
Ia mengingatkan bahwa rumah sakit adalah tempat kemanusiaan, bukan tempat mencari keuntungan komersial layaknya kafe atau mal.
“Orang sedang pusing mengurus pasien, justru dibebankan lagi dengan biaya parkir,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Helton Abdul Hamid (Partai Golkar) membongkar kejanggalan fantastis di balik pengelolaan parkir tersebut.
Helton mengungkap dugaan manipulasi data pendapatan setelah uji petik Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada 4–6 November 2026 mencatat angka nyaris Rp5 juta hanya dalam waktu 3 hari.
Angka ini kontras drastis dengan laporan pendapatan yang masuk ke RSUD Luwuk yang hanya tercatat Rp1 juta dalam sebulan.
“Masyarakat juga memahami soal PAD, tetapi jangan seenaknya mematok tarif yang membebani masyarakat, apalagi fasilitas yang didapat konsumen tidak sepadan,” ungkap Helton, mendesak aparat dan pihak berwenang menelusuri kejanggalan tersebut.
Di tengah situasi masyarakat yang mendambakan pelayanan kesehatan murah dan manusiawi, desakan tegas dari Ketua Komisi III Suprapto bersama rekan-rekan DPRD Banggai menjadi alarm keras bahwa urusan perut korporasi parkir tidak boleh mengorbankan air mata keluarga pasien di RSUD Luwuk. *
Editor Sofyan Labolo
