IKLAN

Kolom Syarif

Money Politic Pilkada di Banggai Tertinggi, Peringatan Keras Bagi Incumbent

514
×

Money Politic Pilkada di Banggai Tertinggi, Peringatan Keras Bagi Incumbent

Sebarkan artikel ini

Oleh: Dr. Syarif Makmur, M.Si

KABUPATEN Banggai dan Banggai Kepulauan (Bangkep) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), disebut sebagai daerah paling rawan terjadi Politik Uang di Indonesia.

Hal ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang yang diluncurkan Bawaslu RI, pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu.

Kerawanan money politic di Daerah paling timur Sulawesi Tengah itu sangat dirasakan oleh sebagian masyarakat khususnya di Kabupaten Banggai.

Seperti kentut baunya komen seorang warga Luwuk, sangat menyengat dan busuk tetapi sulit di pegang bukti-bukti atas praktek haram itu.

Kultur dan struktur masyarakat Banggai yang di diami 3 (tiga) etnis yaitu: Banggai, Saluan dan Balantak itu adalah penduduk yang sangat permisip dengan masyarakat pendatang, dan telah terjadi asimilasi yang cukup lama.

Sehingga siapapun masyarakat pendatang yang akan mengabdi di daerah ini akan diterima dengan lapang dada dengan sarat membangun Banggai yang lebih baik dari sebelumnya.

Amirudin Tamoreka (AT) sebagai In-cumbent yang dipastikan akan bertarung lagi dalam perhelatan 2024 nanti, sangat piawai dalam mendulang dukungan suara pada PILKADA Banggai 2024.

Sangat diyakini AT akan membangun strategi yang lebih mantap untuk memenangkan PILKADA Banggai 2024 nanti, tetapi ada rambu-rambu yang tidak bisa dilakukan AT sebagaimana pada PILKADA 2019-2020 yang lalu.

Baca:  Korban Penggusuran Tanjungsari Serahkan Dokumen 11 Tuntutan kepada Bupati

Dimana AT dengan segala sumber daya yang ia miliki dapat mendesain kemenangannya.

Harus diakui AT memiliki sejumlah sumber daya politik yang mumpuni termasuk sumber dana politik.

Kerawanan politik uang di Banggai, sebagai sinyal kuat agar AT sebagai Bupati saat ini tidak akan terlepas untuk disorot segala tindak-tanduk dan perilaku politiknya dalam meng-okestrakan sumber daya keuangannya.

Publik Banggai masih mengingat-ingat kebaikan politik AT dalam memberi bantuan sosial, bantuan keuangan serta mengumrohkan beberapa imam masjid di Banggai pada PILKADA 2020.

Hal itu sangat diyakini oleh publik bahwa AT akan mengulangi tradisi politiknya dalam PILKADA 2024 dengan strategi yang lebih etis dan bermoral.

Karena dalam politik setan pun akan di kagumi dan dipilih oleh rakyat asalkan ia santun dan rendah hati sekalipun ia mempunyai rencana jahat untuk rakyat.

Kebohongan politik yang dilakukan secara santun akan dapat mengalahkan kebenaran politik yang dilakukan secara kasar (Makmur, 2024 : mengutamakan etika & moral, kajian kebenaran dan kebaikan).

Sumber daya keuangan akan sangat menentukan siapa yang akan terpilih dalam PILKADA Banggai nanti, dengan tesis atau hipotesisnya bahwa “semakin besar sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Calon Kepala Daerah, maka potensi kemenangannya akan semakin besar”.

Baca:  Pesan Bupati Banggai Amirudin Saat Mengunjungi 6 Gereja di Luwuk

Kesimpulan sementara ini menjadi tolok ukur bagi seseorang yang akan maju menjadi Kepala Daerah, apakah Gubernur, Bupati atau Walikota.

Hasil pengamatan penulis terhadap teman-teman dan sahabat yang akan maju di PILKADA 2024, keluhan mereka 90 % (sembilan puluh persen) adalah sumber keuangan.

Memang seorang Calon Kepala Daerah akan sulit menghindari money politic, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Dengan melihat kulit-kulit luarnya, AT telah mempersiapkaan kemenangannya secara terstruktur, sistematis dan masif.

Dari semua pejabat struktural , dari eselon II hingga eselon IV telah dipersiapkan oleh AT sebagai kaki tangannya dalam PILKADA 2024 sebagaimana juga yang dilakukan oleh para In-cumbent di berbagai daerah di Indonesia.

Secara mental dan emosional, pejabat struktural bahkan staf di Pemda Banggai adaalah pejabat yang tangan dibawah, alias pejabat Padamu Negeri yang masih membutuhkan sumber keuangan dalam melaksanakan perintah Politik Bupati (Thoha : 2000).

Dari semua Pejabat struktural di Pemda Banggai saat ini, hanya 5 – 10 % yang dalam posisi mapan, selebihnya mereka dapat dipengaruhi dengan imbalan jabatan dan uang.

error: Content is protected !!