Jakarta, Luwuk Times— Bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Demikian penyampaian Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana, bertempat Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta pada Kamis (20/03/2025).
“Sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus secara konkret pada setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya.
Ia menilai, perencanaan tata ruang yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga
Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Tata ruang yang baik juga harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana yang sangat vital untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Wamen Ossy.
Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, ada beberapa peran penting yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan tata ruang.
Antaranya, identifikasi kawasan zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital pada lokasi yang aman dari potensi bencana.
Selain itu, harapan dia, tata ruang yang baik dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa manusia, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal untuk merespons dan memulihkan diri.
Meski tata ruang penting dalam upaya mitigasi bencana, menurut Wamen Ossy implementasi perencanaannya bukanlah hal mudah.
Tantangan
Ada tantangan yang perlu kita hadapi. Seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas SDM, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan.
“Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban juga sangat kita perlukan untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana.
“Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi. ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang. Sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dan Kepala BNPB, Suharyanto.
Selain itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring. *
MW/JM
Discussion about this post