Oleh: Muhadam Labolo
SEBUAH potongan kliping di media sosial menampilkan empat perguruan tinggi berpotensi melahirkan milyarder di Indonesia. Perguruan tinggi itu di sebut sekolah bisnis, walau faktanya aset pemerintah yang merupakan lembaga pendidikan keuangan, keamanan, pertahanan dan pemerintahan. Penggiringan opini tanpa data semacam itu dimaklumi sebagai emosi sesaat atas kasus oknum petugas pajak yang hidup gemerlap. Asbab nya sepele namun meluas kemana-mana.
Narasi pendek soal potensi melahirkan milyarder tentu membahagiakan. Setidaknya iklan gratis yang dapat mendorong optimisme peminat, sekalipun nyatanya lebih banyak yang menyekolahkan legalitas pegawainya di bank dalam bentuk pinjaman-hutang. Mungkin bagi mayoritas petugas pajak tak sulit menambah income, namun bagi seorang polisi, tentara dan pamong jujur, satu-satunya cara adalah menggadaikan legalitas profesinya untuk bertahan dari tahun ke tahun.
Doktrin senioritas dalam sekolah kedinasan Pamongpraja misalnya, keliru anda masuk kesini jika orientasinya ingin menjadi orang kaya. Sebaiknya urungkan niat anda dan pilih sekolah lain di luar kampus ini. Betapa tidak, gaji pokok seorang Pamong selevel sekretaris lurah dari Sabang sampai Merauke sama, tiga jutaan. Masih lebih tinggi pendapatan tukang parkir dan pengamen di Blok M tiap bulan. Bedanya di tunjangan, tergantung kelas jabatan dan di daerah mana mereka bertugas.
Kata filosof John Dewey (1859-1952), tujuan pendidikan tak lain kecuali mengubah diri dan lingkungannya. Perubahan diri mencakup aspek kognisi, psiko dan afeksi. Sementara perubahan lingkungan berkaitan dengan seberapa faedah seseorang dengan ilmunya mampu mengubah ekosistem disekitarnya. Tanpa ukuran itu sekolah hanya menara gading, tempat mendengarkan instruksi massal, formalistik, simbolik, statis, dan kemudian mati.
