Reporter Hasbi Latuba
LUWUK – Kabar mengejutkan tentang upaya pemekaran provinsi Sulawesi Timur (Sultim) harus melewati dulu status daerah persiapan, justru mendapat tantangan dari aleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banggai Suprapto untuk membuktikannya.
“Penjelasan pak Anwar selaku legislator dapil Sulteng pada intinya baik. Meski itu baru sebatas wacana, namun harus ada bukti,” kata Suprapto kepada Luwuk Times, Senin (20/09/2022).
Politisi PDIP Banggai ini malah meminta seluruh legislator dapil Sulteng senayan untuk kompak dalam memperjuangkan keinginan masyarakat yang sudah lama terpendam tersebut.
7 Legislator Senayan
“Tidak hanya pak Anwar. Tapi 7 legislator yang ada di senayan harus bisa membuktikannya. Ini agar rakyat tidak mengangap hanya sebatas isu,” timpalnya.
Yang menjadi soal kata Prapto sapaan akrabnya, apakah wacana itu mampu terealisasikan atau tidak. Itu kembali lagi ke aleg DPR RI itu sendiri.
“Kami di daerah hanya menunggu. Mau jadi daerah persiapan atau apa namanya, silahkan. Yang penting mekar dulu. Intinya yang kita tunggu kongkritnya, bukan motif,” tandas Ketua DPRD Banggai ini.
Masalah perjuangan pemekaran Sultim tambahnya, sudah lama. Namun harapan untuk segera lahir tak pernah terwujud.
Padahal dari sisi persyaratan sudah terpenuhi semua. Mulai dari persyaratan administrasi dan kapasitas daerah, rampung semua. Termasuk pengesahan oleh 6 kabupaten cakupan Sultim.
Gubernur dan DPRD Sulteng pun turut menyetujui. Dokumen draf usulan itu lanjutnya, telah sampai ke pemerintah pusat melalui Kemendagri.
“Tinggal political will pemerintah saja. Apakah mau melepas atau tidak usulan ini,” bebernya.
Wacana Jelang Pemilu
Menyikapi hal ini urai Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Banggai ini, jangan sampai itu hanya sebatas wacana, yang terus berhembus jelang pemilu. Karena sudah seperti itu memang penilaian rakyat.
“Makanya jangan sekadar terhembuskan, tapi marilah sama sama kita berjuang. Termasuk politisi yang ada di Jakarta. Buktikan kalau memang daerah persiapan itu bisa terwujud,” ucap politisi PDIP asal dapil IV ini.
Sebelumnya, dalam pemberitaan media ini, Anwar Hafid menegaskan, untuk pemekaran sebuah daerah otonomi baru (DOB) harus melewati dulu status daerah persiapan.
“Termasuk Sultim dan usulan pemekaran kabupaten/kota lainnya. Aturan perubahan UU nomor 23 Tahun 2014 menghendaki seperti itu,” kata mantan Bupati Morowali dua periode ini, Minggu (16/09/2022). *
