Luwuk

Reaksi Keras HMKP, Nilai Aksi Aliansi Mahasiswa Banggai Politis dan Tendensius

1632
×

Reaksi Keras HMKP, Nilai Aksi Aliansi Mahasiswa Banggai Politis dan Tendensius

Sebarkan artikel ini
Fahra Faradillah Umar - Ketua Umum HMKP

LUWUK TIMES – Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pagimana (HMKP) bereaksi keras atas digelarnya aksi demonstrasi oleh Aliansi Mahasiswa Banggai pada Kamis, (22/06/2023) terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kabupaten Banggai, Syafrudin Hinelo.

Melalui Ketua Umum HMKP, Fahra Faradilah Umar, memberikan pernyataan resminya.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Untika ini, menilai aksi yang dilakukan tersebut tendensius dan terkesan politis.

“Bagi kami aksi itu tendensius dan politis, jelas sekali dalam tuntutannya yang menyebutkan bahwa isteri dari Kadis dianggap melakukan pencitraan terkait bursa pileg nanti. Padahal, baliho itu ucapan hari besar keagamaan, yang melekat jabatan sebagai pimpinan Dinas dan Ketua Dharmawanita Disdikbud Banggai. Apa yang salah disitu ?”, tegas mantan Wapresma Untika ini.

Aktivis perempuan ini mengatakan, HMKP mendukung aksi yang menyuarakan gerakan anti-korupsi, tapi harus murni berangkat dari gerakan mahasiswa, dilaksanakan secara rasional, bukan ditumpangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

Baca:  Keren, di Resmikan Bupati Banggai, Relawan ATFM Ini Buat Program Bedah Rumah

Jika menyuarakan anti korupsi, di Kabupaten Banggai, Faradilah mengingatkan, jangan hanya terfokus pada satu OPD.

Karena seyogyanya seluruh OPD Pemda Banggai melekat anggaran dan keuangan negara, terlepas besar kecilnya anggaran, kata Faradila, Aliansi Mahasiswa Banggai juga secara obijektif wajib melakukan pengawalan dan penuntutan Agenda Mahasiswa Banggai.

“Cukup jelas bagi kami, aksi ini ingin menjatuhkan Didik Hinelo dari jabatannya,” ucapnya.

Terkait tuntutan penggandaan soal, HMKP meminta Aliansi Mahasiswa Banggai memiliki argumentasi dan data yang valid, tidak asal menuntut.

Bagi HMKP, tidak ada persoalan dengan penggandaan soal, karena beberapa pertimbangan yakni :

  1. Sesuai hasil MKKS yang disepakati oleh KKKS.
  2. Pertanggungjawaban ada disekolah masing-masing karena merupakan Dana BOS.
  3. Pelaksanaan anggaran sedang berjalan, belum ada audit resmi dari BPK yang menyatakan penggandaan soal bermasalah.
  4. Meminta untuk membuktikan sekolah mana yang merasa dirugikan dan keberatan atas penggandaan soal.
  5. Penggandaan soal, bukan nanti di Kabupaten Banggai, tapi juga diterapkan di daerah lain.
Baca:  Menuai Kontroversi, HMKP : Telitikan Kembali Sejarah Hari Patriotik 12 Februari 1942

Penegasan diberikan diakhir statetmen, HMKP kata dia tidak tinggal diam melihat permainan ini.

“Catat, Didik Hinelo adalah salah satu anak daerah dan putera Saluan terbaik, kita siap melakukan aksi yang sama, dengan tuntutan pencemaran nama baik,” pungkasnya. *

Naser Kantu

error: Content is protected !!