Tanggapan Atas Respons Opini Cawe-Cawe Kok Dipermasalahkan?

_{Oleh: Dr. Syarif Makmur, M.Si}

SAYA bergembira dan berbahagia atas tanggapan Bapak Aswan Ali, SH terhadap tulisan saya yang berjudul Paradigma Baru Kepemimpinan, Cawe-cawe ko dipermasalahkan?

BACA JUGA

Kemenangan Serentak dalam Pilkada Serentak

31 Agustus 2024

Sistem dan SDM Masih Menjadi Hambatan Utama Implementasi Kebijakan Kearsipan di Indonesia

19 Mei 2024

Saya akan menjawab satu persatu sesuai yang di respons oleh Bapak Aswan Ali, SH sebagai berikut:

1. Saya tidak menemukan topik yang secara spesifik membahas terkait cawe-cawe dalam perspektif paradigma baru kepemimpinan Presiden Jokowi sebagaimana yang dipersepsikan Dr. Syarief Makmur, M.Si dalam tulisannya tersebut.

Jawaban:
Atas respons ini, izinkan saya kapasitas sebagai akademisi dan seorang birokrat (ASN) dengan kompetensi sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan, tidak akan masuk ke diskusi cawe-cawe, karena dalam terminology Ilmu Pemerintahan saya tidak menemukan kosa kata cawe-cawe, dan belum pernah saya dan para guru besar Ilmu Pemerintahan membahas masalah cawe-cawe.

Yang saya pahami sebagai terjemahan bebas, yang justru saya dapat belajar dari Bapak Aswan Ali, SH yang secara runtut dan sistematis bahwa cawe-cawe adalah KETIDAKNETRALAN.

Kalau demikian, maka masalah ini sudah terjawab sewaktu Karni Ilyas membuka diskusi di ILC (tanggal saya lupa) dengan jawaban terbaik dari Bapak Djarot Saefullah tentang hal ini.

2. Meski begitu saya ingin menukil satu paragraf yang mudah-mudahan bisa mewakli inti pandangan Dr. Syarief Makmur. M.Si dalam merespon “kegelisahan” publik terhadap sikap Presiden Jokowi yang secara terbuka mengatakan, bahwa dirinya (Presiden Jokwi) akan bersikap cawe-cawe dalam Pemilu/Pilpres tahun 2024.

Jawaban:
Dalam pandangan saya mengamati fenomena dan gejala pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi-Maruf, istilah kegelisahan publik itu hampir tidak sempurna. Kegelisahan dalam makna Bahasa yang sebenarnya adalah Problem penantian atas janji-janji pemerintah yang belum terbukti.

Kalau hal ini yang menjadi focus publik, maka cawe-cawe tidak berkorelasi dengan kegelisahan yang dimaksud Pak Aswan Ali.

Saya belum menemukan hubungan (korelasi) secara teoretis dan secara ilmiah antara Variabel Ketidaknetralan dengan variabel Kegelisahan (sosiologis dan psikologis).

Mungkin Bapak Aswan Ali sudah memiliki rujukan teori tentang hal itu, lebih baik lagi bila sudah ada hasil penelitian nya dapat di tulis dan dikaji.

3. Dari kutipan uraian diatas saya menangkap kesan Dr. Syarief Makmur, M.Si yang tidak sependapt dengan reaksi publik yang menentang sikap politik Presiden Jokowi yang dengan gamblang mengatakan akan ikut cawe-cawe dalam proses penyelenggaaran Pilpes tahun 2024.

Jawaban:
Sebagai Akademisi dan teknokrat yang punya pengalaman tugas selama 33 (tiga puluh tiga) tahun di birokrasi pemerintahan Daerah dan saat ini di Kementerian Dalam Negeri, saya dan juga teman-teman yang bergelut di Ilmu Pemerintahan sangat berhati-hati menterjemahkan kata reaksi publik, karena dimensi ini banyak di pelajari dalam Ilmu Politik.

Sekalipun antara Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik saling berhubungan dan saling mempengaruhi, tetapi secara etika ke –ilmuan kedua disiplin ini saling menghormati dan saling menghargai.

Sehingga masalah reaksi Publik terhadap ungkapan cawe-cawe ini, menurut saya melihat dengan kaca mata Imu Pemerintahan adalah masih dalam tahap normal karena kapasitas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Perang melawan suatu negara saja, Presiden memiliki hak dan kewenangan.

4. Menurut Bey cawe-cawe yang dimaksud Presiden Jokowi adalah dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024 berlangsung jujur, adil, dan demokratis (saya menduga Dr. Syarief Makmur, M.Si berdiri pada posisi ini).

Jawaban:
Sangat benar dan sangat pantas, sebagai ASN-PNS Aktif dan pernah dipercayakan oleh negara memegang jabatan strategis di Birokrasi, saya akan berdiri di barisan Kepemimpinan Jokowi-Maruf hingga 2024.

Kami selalu mengucapkan janji Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan dan seterusnya. Yang tidak benar, bila ada ASN – PNS yang berseberangan dengan Presiden.

Terimakasih Pak Aswan Ali, semoga jawaban ini bisa menjadi referensi perbaikan dalam tulisan-tulisan berikutnya. *