Iklan
advertisment

Transaksi Politik Jadi ‘Momok’, KPU Banggai Berharap Peran Semua Pihak

Tambah Dapil
Ketua KPU Kabupaten Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow. (Foto: Sofyan/Luwuk Times)

Reporter Hasbi Latuba

Luwuk Times — Perilaku transaksi politik yang berpotensi menggurita dalam lakon pemilu 2024 mendatang menjadi momok.

Setiap menghadapi pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden serta pilkada gubernur dan bupati kabupaten/kota, model semacam ini kerap membayang bayangi dan tak bisa terhindarkan.

Dampaknya, turut memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya saat berada pada tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Zaidul Bachri Mokoagow membantah asumsi tadi.

Baca Juga:  KPU RI Rilis Jadwal Pembentukan PPS Pemilu 2024

Ia mengatakan, masalah partisipasi pemilih pada pemilu, tidak semua terpengaruh perilaku transkasi. Tapi ada juga indikator lain. Ini menjadi tanggungjawab semua pihak.

Tidak hanya KPU, Bawaslu, partai politik, pemerintah daerah dan lembaga vertikal lainnya.

Dunia kampus dan lembaga pendidikan lain serta elemen masyarakat juga harus ikut berperan dalam melawan perilaku transaksi dengan cara meningkatkan pendidikan politik.

Baca Juga:  Ini TPS yang akan Didatangi Para Kandidat Pilkada Banggai untuk Nyoblos

“Semua harus bersama sama memberikan imbauan dan pendidikan,” kata Zaidul Mokoagow.

Lembaga Studi

Meski demikian lanjut Zaidul, indikator transaksional perlu penelitian lebih lanjut.

“Harus ada lembaga yang melalukan studi soal ini. Karena itu juga baru sebatas asumsi. Kalau mau jujur, bicara netralitas saja, itu juga bagian dari transaksional,” tandas Zaidul yang mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulteng ini.

Dapatkan informasi terupdate dari Luwuk Times KLIK