Reporter Sofyan Labolo
LUWUK – DPRD Banggai menyikapi serius terkait dugaan arogansi oknum kepala desa (kades) yang terjadi pada beberapa desa di Kabupaten Banggai.
Melalui Komisi I, lembaga legislatif ini menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, bertempat ruang rapat kantor DPRD Banggai, Kamis (13/01/2022).
Dalam rakor yang dipimpin Ketua Komisi I Masnawati Muhammad itu hadir beberapa personil komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu.
Mereka adalah Wakil Ketua l Samiun L Agi, Sekretaris Suparno dan anggota Naim Saleh. Sedang OPD teknis yang hadir yakni, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai.
Topik rakor tentang sikap arogansi Kades yang semaunya memecat atau memberhentikan secara sepihak anggota perangkat desa. Mulai dari petugas posyandu, BPD dan anggota organisasi perangkat desa lainnya.
Masnawati mengaku telah mendapat laporan dari masyarakat Desa Bualemo B yang mengalami pemecatan sepihak dari Kades.
Masnawati juga mengatakan, kejadian tersebut juga terjadi hampir rata-rata pada Kades yang baru dilantik pada 27 Desember, bulan lalu.
“Sebenarnya masyarakat tersebut ingin hadir ingin melaporkan kepada forum ini secara langsung. Tetapi perjalanan ke DPRD dari Bualemo membutuhkan waktu hampir 5 jam. Untuk efisiensi waktu cukuplah saya yang menyampaikan langsung ke leading sektor pemerintahan desa,” kata Masnawati.
Tak sekadar lisan. Tapi Masnawati yang juga politisi Partai Gerindra Banggai ini juga menyerahkan bukti SK pemecatan Kades dari desa Bualemo B kepada DPMD.
