Wagub Sulteng Ma’mun Amir Minta Data Orang Miskin harus Valid

PALU— Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir membuka rapat koordinasi (Rakor) pembangunan kesejahteraan sosial se Sulteng, bertempat Hotel Santika Kota Palu, Selasa (22/03/2022) tadi malam. Satu pesan penting mantan Bupati Banggai ini, yakni data kemiskinan harus valid.

Keberhasilan pemerintah daerah kata Ma’mun Amir dapat terukur dari berapa banyak jumlah penduduk miskin yang tersisa pada wilayahnya.

Karena itu menjadi syarat awal sebelum merumuskan program kata Wagub Sulteng, yakni adanya data penduduk miskin yang valid oleh Dinas Dosial.

Sehingga sejumlah program yang tersusun OPD dapat efektif dan efisien, memenuhi target dan sampai kepada para penerima manfaat.

“Kalau bisa tembak burung pakai ketapel, mengapa harus pakai meriam. Kalau ketapel, (burung) jatuh bisa digoreng. Tapi Meriam kan hancur, tidak ada gunanya,” kata Wagub mengumpamakan prinsip kerjanya kepada para peserta rakor.

Lebih lanjut Wagub Sulteng Ma’mun Amir meminta agar kabupaten/kota dapat mengecek kembali data penduduk miskin pada wilayahnya, supaya data yang ada terus diperbaharui.

“Pemerintah provinsi tidak punya masyarakat dan wilayah. Jadi tolong data yang terinput (kabupaten/kota) harus benar,” tambah Wagub Sulteng sembari mengingatkan peran provinsi sebatas hanya koordinasi dan fasilitasi.

Sebelum mengakhiri sambutan, Ma’mun Amir meminta adanya pendampingan BPKP, agar pengelolaan program Dinas Sosial akuntabel dan tidak ada yang jadi temuan.

“Saya tidak mau nikmat membawa sengsara. Tapi sengsara membawa nikmat,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu ada penyerahan aneka paket bantuan sejumlah program sosial, dari Wagub Ma’mun ke Dinas Sosial kabupaten/kota untuk selanjutnya kepada penerima manfaat.

Antara lain bantuan KUBE, bantuan gizi untuk anak terlantar dan lansia, bantuan rehab rumah tidak layak huni, alat bantu untuk penyandang disabilitas dan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah Zaenong melaporkan, tujuan rakor untuk mendapatkan usulan program pada tahun 2023. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, lokasi dan sasaran.

“Semoga dapat memberi gambaran ke peserta, terkait program-program yang dapat menyentuh pemerlu pelayanan sosial,” lapornya. *

_{(Ro Adm Pimpinan Setdaprov Sulteng)}