LUWUK TIMES – Suasana rapat antara massa aksi buruh pelabuhan dan jajaran legislatif di Kantor DPRD Banggai sempat memanas pada Kamis (19/11/2026).
Perdebatan sengit yang melibatkan Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari, dan perwakilan pendemo bahkan memicu insiden aksi saling pukul meja selama kurang lebih 10 menit.
Ketegangan yang nyaris tak terkendali tersebut akhirnya mereda setelah Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai, Rika Saripudin, angkat bicara dan melontarkan pernyataan solusi yang langsung menyentuh inti persoalan para buruh.
Di hadapan massa aksi, Rika memaparkan hasil audiensi resmi bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut.
Ia menegaskan bahwa empat perusahaan dengan klasifikasi muatan berat yang selama ini berlabuh di Pelabuhan Tangkian tidak dapat dialihkan operasionalnya ke Pelabuhan Teluk Lalong karena faktor keselamatan pelayaran.
“Berdasarkan hasil audiensi dengan Dirjen Perhubungan Laut, empat perusahaan yang berlabuh di Pelabuhan Tangkian tidak bisa beroperasi di Teluk Lalong dengan alasan keselamatan, karena perusahaan tersebut berklasifikasi berat. Tidak ada toleransi pelayaran karena menyangkut keselamatan,” tegas Rika di ruang rapat.
Lebih lanjut, legislator dapil IV Banggai dari Partai Golkar ini menjelaskan bahwa aktivitas pelayaran di Pelabuhan Teluk Lalong memang tetap dibuka berdasarkan arahan KUPP Luwuk yang telah disetujui Dirjen Perhubungan Laut, namun operasionalnya dibatasi khusus untuk kapal dengan kapasitas di bawah 6 DWT (Deadweight Tonnage).
Sebagai jalan tengah yang konkret, Rika menyarankan agar DPRD Banggai segera menerbitkan rekomendasi resmi yang menegaskan bahwa aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkian tidak dialihkan ke Teluk Lalong.
Usulan taktis tersebut seketika mengubah atmosfer ruangan. Ratusan buruh yang semula tersulut emosi langsung menyambut riuh dan memberikan apresiasi tinggi atas ketegasan sikap kader Partai Beringin tersebut dalam mengawal nasib mereka. *
Reporter Sofyan Labolo











