“Jika dari luar yang menjadi Pj Bupati, maka butuh waktu untuk menyesuaikan diri ke daerah. Karena yang bersangkutan tidak semua tahu bagaimana keadaan Kabupaten Buol,” tukas Suarno Pamentar.
Ada sejumlah indikator keberhasilan ketika putra daerah yang memimpin daerahnya sendiri.
Yakni capaian pemerintahan Kabupaten Buol dengan meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali berturut turut, dalam pengelolaan keuangan oleh BPK RI.
Tidak itu saja, masifnya pembangunan infrastruktur oleh pemimpin putra daerah juga menjadi tolak ukur kemampuan dalam memaneg pemerintahan
Belum lagi saat ini Kabupaten Buol menjadi daerah tujuan studi bagi beberapa wilayah lainnya.
Masih dengan orasi Suarno. Kata dia, dua putra daerah yang menjadi usulan DPRD, memiliki rekam jejak baik pada pemerintahan.
Sehingga Suarno berharap, berikanlah kesempatan kepada putra daerah untuk menahkodai daerah ini. Karena mereka paham dan mengerti dengan kultur daerahnya.
Respon DPRD Buol
Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu, S.Sos, M.AP bersama beberapa anggota dewan dan Kapolres Buol, AKBP. Handri Wira Suriyana, S.I.K merespon apa yang menjadi aspirasi para peserta demonstran.
Srikandi kepada para pendemo menegaskan, apa yang menjadi harapan masyarakat sebagaimana disampaikan AMPB agar Mendagri menunjuk putra daerah menjadi Pj Bupati Buol telah pihaknya sikapi.
“Hasil rapat delapan Fraksi DPRD menyepakati tiga tiga nama. Dua nama yang telah masuk usulan adalah putra daerah terbaik dan berpengalaman,” ujar Srikandi.
Politisi Partai Golkar ini yakin apapun keputusan Mendagri adalah keputusan yang terbaik untuk rakyat Buol.
Bahkan ia menggaransikan siapapun yang menjadi Pj Bupati Buol jika tidak berpihak kepada rakyat, maka ia akan menjadi garda terdepan untuk melawannya.
Anggota legislatif asal PKB Ahmad Koloi mengatakan, fraksi adalah perpanjangan tangan partai politik di DPRD. Sementara partai politik merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat Buol.
Sehingga sambung Ahmad, apa yang menjadi keputusan dan kesepakatan fraksi telah menjadi representasi serta harapan masyarakat. Dan usulan 3 nama, yang 2 nama putra daerah sudah sesuai sebagaimana yang menjadi syarat dalam ketentuan perundang undangan.
Penyampaian aspirasi itu berlangsung aman dan tertib. Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suriyana, S.I.K yang langsung memimpin personilnya dalam melakukan pengawalan terhadap aksi damai tersebut.
Sekadar mengingatkan, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buol akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2022. Sehingga Mendagri harus menunjuk Pj Bupati Buol. *
(Muh Basri)
Discussion about this post