
Jakarta, Luwuk Times— Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir memberi kontribusi pemikiran yang populis.
Ia mendorong pembentukan Badan Otorita Kawasan Industri Nikel Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu Andhika Mayrizal Amir pada rapat kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Kamis (08/05/2025).
Selain Andhika yang menyoroti persoalan tambang nikel Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rapat itu hadir juga seluruh anggota Komite IV DPD RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, M.S.
Andhika Amir mengungkapkan kegelisahannya terhadap pengelolaan kawasan industri nikel Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
“Saya ingin memperkenalkan Bapak salah satu contoh Kecamatan yang ada pada Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang bernama Bahodopi,” ucap Andhika Amir.
Berbagai Tantangan
Kawasan Bahodopi ini sambung Andhika merupakan episentrum hilirisasi Nikel Nasional. Namun balik geliat arus investasi yang sangat deras, muncul tantangan dalam berbagai aspek.
“Ada beragam masalah di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Itu mungkin bisa Bapak pilih nih. Mulai dari kemiskinan, kerusakan lingkungan, konflik sosial dan upah pekerja yang tidak layak. Selain itu kerusakan infrastruktur dan kurangnya kesejahteraan pekerja, pendidikan, kesehatan sampai dengan darurat HIV dan AIDS Pak,” tutur Andhika Amir.
“Jika kita biarkan begini terus, mungkin bisa kami pastikan Sulawesi Tengah dalam bahaya pak,” tegas Andhika Amir.
Dari beragam masalah yang muncul itu sambung Andhika, Ia ingin mengusulkan perlu ada langkah strategis. Salah satunya membentuk Badan Otorita Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara.
Melaui Badan Otorita ini nantinya kata Andhika lagi banyak manfaat yang kita rasakan.
Selain mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik juga mengelola investasi dan kegiatan industri secara terkoordinasi.
Tidak itu saja, pemulihan lingkungan dan sosial ditengah ekspansi industri serta penguatan peran masyarakat lokal dalam ekosistem Industri.
“Banyak manfaatnya jika kita punya Badan Otorita kawasan industri nikel,” tegas putra mantan Wakil Gubernur Sulteng ini. *
Discussion about this post