4. Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (Omnibus Law), diterbitkan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, Agustus 2015.
5. “Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Provinsi Jawa Tengah”, diterbitkan dalam buku Syamsuddin Haris (Eds.), Evaluasi Pemilu Legislatif 2014, diterbitkan oleh Electoral Research Institute dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Agustus 2015, hlm. 18-47.
6. “Negara dalam Pandangan Soepomo”, diterbitkan dalam buku Muhtar Said (Eds.), Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme, diterbitkan oleh kerja sama Pusat Studi Tokoh Hukum dan Thafa Media, Yogyakarta, Pebruari 2015, hlm. 111-164.
7. Mekanisme dan Tahapan Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014, diterbitkan oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC), Jakarta, April 2014.
8. Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk PPK, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
9. Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan untuk PPS, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
10. Panduan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk KPPS, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
11. “Bantuan Hukum Progresif: Belajar dari Pengalaman Lembaga Bantuan Hukum 1971-1996”, diterbitkan dalam buku Awaludin Marwan (Eds.), Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, diterbitkan oleh kerja sama Konsorsium Hukum Progresif Undip dan Thafa Media, Yogyakarta, November 2013, hlm. 900-916.
12. Tata Kelola Internal Pengawasan Pemilu, diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Desember 2013.
13. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.
14. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.
15. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.
16. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.
Discussion about this post