IMG-20260928-WA0012

Ketika Prosedur Lebih Diutamakan Dari Pada Nasib Rakyat Banggai

Sofyan82 dilihat
A-AA+A++

Oleh: Anchu

SEORANG elite politikus dan pejabat negara tidak boleh kehilangan nurani hanya karena terlalu sibuk menjaga prosedur dan administrasi.

Dalam kehidupan bernegara, prosedur, administrasi, dan tata tertib memang merupakan instrumen penting untuk menjaga keteraturan pemerintahan.

Namun, ada satu hal yang seharusnya jauh lebih tinggi kedudukannya dari pada seluruh perangkat birokrasi tersebut yaitu kepentingan dan keselamatan nasib rakyat Banggai.

Seorang politikus, terlebih mereka yang telah diberikan mandat dan kekuasaan oleh rakyat, semestinya tidak berpikir terlalu kaku dalam menghadapi persoalan kemanusiaan.

Jangan sampai jabatan membuat seseorang kehilangan keberanian mengambil keputusan hanya karena terlalu takut melangkahi prosedur administratif.

Sebab, dalam situasi tertentu, ketika nasib, keselamatan, bahkan kehidupan rakyat sedang dipertaruhkan, seorang pemimpin dituntut memiliki keberanian moral untuk mengambil tindakan cepat, mencari jalan keluar, dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya demi kepentingan rakyat.

Apa artinya sebuah prosedur dipertahankan dengan begitu sempurna jika pada saat yang sama rakyat harus menanggung penderitaan akibat kelambanan keputusan?

Apa artinya sebuah administrasi tersusun begitu rapi jika di balik kerapian dokumen itu terdapat manusia-manusia yang kelaparan, kehilangan harapan, bahkan kehilangan nyawa?

Sejarah dunia telah memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana kekakuan dalam menjalankan aturan dapat berujung pada tragedi kemanusiaan.

Mari kita mengingat tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol di Korea Selatan, pada 16 April 2014.

Dalam peristiwa yang menewaskan 304 orang tersebut, para penumpang, yang sebagian besar merupakan pelajar, menerima instruksi untuk tetap berada di dalam kabin ketika kapal mulai mengalami kemiringan serius.

Sementara itu, situasi terus memburuk. Kapal semakin miring, air mulai masuk, dan kesempatan untuk menyelamatkan diri semakin menyempit. Banyak penumpang akhirnya terjebak di dalam kapal hingga tenggelam.

Tragedi Sewol memiliki berbagai faktor penyebab dan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai persoalan prosedur.

Namun, peristiwa itu memberikan pelajaran kemanusiaan yang sangat mahal, harus di ingat aturan dan prosedural tidak boleh membutakan manusia terhadap kenyataan bahwa nyawa sedang berada dalam bahaya.

APBD Banggai: Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Kekakuan Prosedur

Nah, prinsip yang sama seharusnya menjadi bahan refleksi dalam pembahasan APBD Kabupaten Banggai saat ini di Gedung DPRD Banggai.

Kita sedang berhadapan dengan persoalan waktu yang sangat krusial. Ketika tenggat pembahasan anggaran semakin dekat, seharusnya pimpinan lembaga legislatif mampu berpikir lebih cepat, bertindak lebih responsif, dan melakukan improvisasi dalam koridor hukum agar pembahasan APBD dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukanlah pemimpin yang kaku mempertahankan prosedural dan tata tertib tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih besar.

Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh, memahami risiko, dan berani mencari solusi.

Karena keterlambatan penetapan APBD bukan sekadar persoalan administratif antara eksekutif dan legislatif. Ada nasib masyarakat yang sedang dipertaruhkan di dalamnya.

Apabila pembahasan APBD tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu dan pemerintah daerah harus menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pelaksanaan anggaran, maka ruang penganggaran dan pelaksanaan program akan mengikuti ketentuan serta batasan yang berlaku.

Sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan melalui APBD berpotensi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bayangkan, ada kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Semua itu semestinya diperjuangkan melalui proses penganggaran yang tepat waktu.

Lantas, apakah kita rela kepentingan masyarakat harus dikorbankan hanya karena para pemangku kepentingan terlalu sibuk mempertahankan ego prosedural?

Walkout Bukanlah Solusi Ketika Rakyat Sedang Menunggu Kepastian

Dalam konteks itulah, sikap Walkout Wakil Ketua I DPRD Banggai, Ibu Wardani Murad Husain, dari forum pembahasan APBD, dengan alasan mempertahankan atau memastikan tata tertib dan prosedur pembahasan tetap dijalankan, patut mendapatkan kritik serius.

Tentu, menjaga tata tertib merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan DPRD. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah mempertahankan prosedur dalam situasi waktu yang semakin mendesak merupakan pilihan paling bijaksana bagi kepentingan masyarakat Banggai?

Apakah tidak ada ruang dialog, kompromi, improvisasi, atau mekanisme lain yang sah secara hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa mengorbankan tenggat pembahasan anggaran?

Sebagai seorang pimpinan lembaga wakil rakyat seharusnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah secara prosedural.

Ia harus mampu melihat apa akibatnya bagi rakyat apabila persoalan itu tidak segera diselesaikan.

Sikap Walkout tersebut, jika dilakukan tanpa terlebih dahulu mengupayakan jalan keluar yang konstruktif, patut dipertanyakan motif nya karena berpotensi memperpanjang kebuntuan pembahasan APBD.

Bahkan, publik berhak mempertanyakan apakah kepentingan rakyat sudah benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pengambilan sikap politik ibu wakil ketua 1 tersebut ?

Wakil Ketua 1 DPRD Banggai, Wardani harus ingat bahwa jabatan Wakil Ketua DPRD bukanlah jabatan untuk mempertahankan ego pribadi ataupun memenangkan perdebatan prosedural.

Jabatan itu merupakan amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Jangan sampai rakyat Banggai harus membayar mahal akibat ketidakmampuan para wakil rakyatnya menemukan jalan keluar dari persoalan internal lembaga.

Pemimpin Harus Memiliki Kecerdasan Nurani

Ingat ya, seorang pejabat negara itu tidak cukup hanya memiliki kecerdasan administratif dan kemampuan memahami regulasi. Ia juga harus memiliki kecerdasan nurani.

Jangan sampai seorang pemimpin lebih takut dianggap melanggar prosedur daripada takut melihat rakyatnya kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan dan pembangunan.

Jangan sampai kita melahirkan generasi pejabat yang begitu patuh terhadap lembaran peraturan, tetapi kehilangan kepekaan terhadap jeritan masyarakat.

Prosedur itu dibuat untuk melayani manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk menjadi korban prosedur.

Tentu, bukan berarti hukum boleh dilanggar sesuka hati atau tata tertib harus dihapuskan.

Tetapi hukum juga menyediakan ruang diskresi, mekanisme penyelesaian, dan langkah-langkah konstitusional yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu.

Di situlah kecerdasan, keberanian, dan kualitas kepemimpinan seorang pejabat diuji.

Pesan saya untuk seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banggai, ingat bahwa rakyat tidak memilih kalian untuk sekadar memenangkan perdebatan di dalam gedung parlemen.

Rakyat memberikan mandat agar kalian memperjuangkan kehidupan mereka.

Jangan biarkan Gedung DPRD menjadi panggung pertarungan ego politik, sementara di luar sana masyarakat menunggu kepastian tentang masa depan pembangunan daerahnya.

Perlu saya tegas bahwa ukuran keberhasilan seorang Wakil Rakyat (Aleg) bukanlah seberapa sempurna ia mempertahankan tata tertib, melainkan seberapa besar keberanian dan tanggung jawabnya dalam menyelamatkan kepentingan rakyat.

Karena ketika kepentingan rakyat sedang dipertaruhkan, seorang Wakil Rakyat harus berdiri di pihak rakyat, bukan bersembunyi di balik prosedural dan Tatib.

Saya tegaskan lagi, bahwa Rakyat Banggai tidak membutuhkan para wakil rakyat (aleg) yang hanya pandai mempertahankan aturan.

Rakyat membutuhkan wakil rakyat yang mampu menggunakan aturan, kecerdasan, dan keberaniannya untuk memperjuangkan nasib Rakyat Banggai tanpa pandang bulu. *

Penulis adalah Ketua Lingkar Gerakan Rakyat (LARRA)

Pasang Iklan Anda Disini_1