Close ADS

Pemilu 2024

Komitmen Lawan Politik Uang, Rumah Kebangsaan Audiens KPU dan Bawaslu Banggai

1291
×

Komitmen Lawan Politik Uang, Rumah Kebangsaan Audiens KPU dan Bawaslu Banggai

Sebarkan artikel ini
Rumah Kebangsaan audiens dengan komisioner KPU Banggai. (Foto: Rumah Kebangsaan untuk Luwuk Times)

LUWUK TIMES, Luwuk — Dalam menghadapi pemilu 2024, Cipayung plus Kabupaten Banggai yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan getol mengkampanyekan tolak politik uang.

Tidak sekadar turun lapangan sembari berorasi menolak money politic, bentuk komitmen lainnya yang dilakukan Rumah Kebangsaan adalah menggelar audiens dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Banggai, Rabu (30/08/2023).

Lembaga penyelenggara pemilu yang pertama yang mereka sambangi adalah Bawaslu. Setelah itu mereka bertolak menuju komisioner KPU Banggai pada sore hari.

“Alhamdulilah respon Bawaslu dan KPU sangat baik dalam melawan politik uang di Kabupaten Banggai,” kata Ketua GMKI Luwuk Banggai yang juga bagian dari Rumah kebangsaan, Yoldi Marsel Kalanding.

Baca:  Atlet Biliard Banggai Juara II di Makassar

Dalam audiens dengan Bawaslu dan KPU Banggai, para mahasiswa di terima langsung ketua dan anggota kedua institusi tersebut.

Kedepan, tambah Rifaldi Sibay yang juga Ketua IMM, KPU dan Bawaslu serta Cipayung plus akan merealisasikan apa yang menjadi gagasan ide dari seluruh stakeholder.

“Pada intinya dalam waktu dekat ini kerja-kerja teknis dalam mensosialisasikan bahaya politik uang segera dilaksanakan,” ucapnya.

Rumah Kebangsaan audiens dengan komisioner Bawaslu Banggai. (Foto: Rumah Kebangsaan untuk Luwuk Times)

Ketua PMII Banggai Riswanto menambahkan, politik uang adalah musuh bersama. Dan sudah barang tentu harus diperangi melalui semangat kolaborasi semua pihak.

Baca:  Realisasi APBD Banggai 2022 tak Memuaskan, Hanya 88,59 Persen

“Harus ada komitmen yang dibangun oleh penyelenggara dan peserta serta pemuda dan mahasiswa dalam melalukan pendidikan politik tentang bahaya politik uang,” terang Riswanto.

Diketahui, Kabupaten Banggai saat ini bertengger pada posisi kedua, terkait kerawanan politik tingkat kabupaten.

Data itu sebagaimana dirilis Bawaslu Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Hal itu yang kemudian menjadi atensi publik, khususnya dari kelompok Cipayung plus. *