LUWUK TIMES — Lima proyek besar yang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dengan anggaran ratusan miliar yang bersumber dari APBD Banggai berpotensi terlambat.
Tidak cuma lima proyek, pembangunan mess Pemda Banggai Kota Palu, kolam renang Kilongan, penambahan gedung DPRD, kantor Camat Luwuk dan Camat Balantak juga diprediksi akan telat.
Pembangunan jalan dan tiga jembatan tahun 2025 dengan anggaran Rp.100 miliar lebih pun berpotensi terlambat.
Pantauan Luwuk Times dan hasil konfirmasi dengan beberapa kontraktor pelaksana, hingga minggu kedua November 2025, bobot pekerjaan 5 proyek besar tadi baru mencapai 40 persen lebih.
Sementara sisa waktu untuk pelaksanaan tinggal 45 hari.
Kepala bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas PUPR Banggai, M Fahri Dahri bersama Munfarid (PPK), menyebutkan, tahun anggaran 2025 alokasi dana untuk jalan dan jembatan nilainya Rp.100 miliar lebih.
Adapun, bobot pekerjaan sudah mencapai 60 persen, deviasinya 0 persen.
Fikri Dari memprediksi pekerjaan akan rampung tepat waktu.
Kalau pun ada yang terlambat, mungkin hanya pada pekerjaan jembatan.
“Prediksi kami, jika terlambat tidak terlalu lama. Dan kalau terlambat kepada rekanan tetap kami berlakukan aturan dan ketentuan, berupa sanksi denda,” terang Kabid Bina Marga PURP Banggai.
Kontraktor Profesional
Sementara itu, Kabid penataan infrastruktur dan pemukiman Dinas PUPR Banggai, I Putu Jati Arsana mengaku pekerjaan yang saat ini berjalan, berpotensi terjadi keterlambatan.
Dengan limit waktu pelaksanaan yang pendek, pihaknya membutuhkan kontraktor yang profesional agar kualitas pekerjaan tetap terjaga.
“Kebetulan, kontraktor yang menangani lima paket ini terbilang baik. Inilah yang membuat kami optimis bisa tepat waktu,” ucap Jati.
“Jika ada yang terlambat waktunya tidak terlalu lama,” tambah Jati Arsana.
Hingga minggu pertama November 2025 progres pekerjaan mess Pemda Banggai di Palu sudah mencapai 52,5 persen.
Gedung DPRD 50 persen, kolam renang 40 persen dan kantor camat 40 persen.
Capaian ini memang belum maksimal. Sebab masih ada deviasi minus. Akan tetapi sangat kecil.
Melihat kesiapan material dan perbaikan kinerja, Jati berharap kata Jati tidak ada pake pekerjaan yang harus menyebrang tahun.
Lima kontraktor pelaksana proyek pemkab Banggai tahun 2025 kepada Luwuk Times mengaku, proyek yang mereka tangani berpotensi terlambat.
Potensi proyek akan terlambat ada. Sebab limit waktu pendek. Idealnya proyek bangunan bertingkat minimal butuh waktu 180 hari kalender.
Untuk 5 paket pekerjaan yang mereka tangani, waktu yang diberikan hanya 150 hari kalender.
“Waktu yang pendek ini yang membuat kami harus kerja lembur mempercepat pekerjaan sembari menjaga kualitas pekerjaan,” ucap para kontraktor.
Hidupi Karyawan
Jika waktunya pendek, mengapa proyek tersebut mau diambil?
Para kontraktor kembali memberi jawaban.
“Terpaksa harus kami ambil.
Kalau tidak bagaimana kami menghidupi puluhan karyawan dan dari mana kami membayar peralatan,” ucap mereka.
“Waktu yang pendek kami akali dengan menambah pekerjaan dan menambah jam kerja (lembur) agar pekerjaan selesai tepat waktu.
Konsekuensinya, biaya pelaksana membengkak dan profit kami tergerus,” tegas kontraktor yang minta namanya tidak dipublis.
Menjawab pertanyaan, Plt. Kadis PUPR Banggai, I Dewa Gede Supartriagama menjelaskan,
potensi terjadinya keterlambatan memang ada.
Sebab pelaksanaan kegiatan agak terlambat. Olehnya pihaknya dan teman-teman kini fokus pada pengendalian kontrak dan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan.
“Kami juga mendorong rekanan untuk menambah tenaga kerja, peralatan, menambah jam kerja (lembur) dan memastikan material on site semua,” kata Dewa Supatriagama.
Yang tak kalah penting harap Plt Kadis PUPR Banggai, cuaca bisa bersahabat sampai dengan akhir Desember, hingga pekerjaan bisa berjalan lancar.
“Semoga semua berjalan sesuai schedule yang ada. Kalau pun terjadi keterlambatan pada beberapa kegiatan, mungkin hanya sebagian kecil. Berupa sisa pekerjaan finishing,” jelas Dewa Supartriagama. *
