Luwuk Times, Banggai — Monitoring dan evaluasi (Monev) program pemberdayaan masyarakat yang menjadi agenda tahunan dilaksanakan JOB Tomori. Tahun ini perusahaan hulu migas yang beroperasi di Kabupaten Banggai dibawah pengawasan SKK Migas melaksanakannya dengan tiga tahap.
Tahap pertama di Kecamatan Batui Selatan, yang berpusat di Pantai Wisata Desa Sinorang Sabu (9/12/2023).
Monev tahap kedua di Wisata Banyu Langit Desa Argomulyo, Kecamatan Moilong. Sedang tahap terakhir akan dilaksanakan di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara.
Meskipun saat ini kegiatan produksi minyak bumi di Tiaka Area masih dihentikan, namun tetap melakukan pembinaan terhadap kelompok pemberdayaan yang telah dilakukan pendampingan sebelumnya.
Evaluasi dan Rencana Program
Community Developmant (ComDev) Section Head JOB Tomori, Yudi Yanto menjelaskan, tujuan dilaksanakan Monev untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan perusahaan sebelumnya. Yang selanjutnya membahas rencana program pemberdayaan tahun berikutnya.
“Monev ini juga menjadi sarana bersama kita untuk mendiskusikan terkait kendala yang dihadapi kelompok penerima manfaat. Termasuk sebagai media bertukar pengalaman antara kelompok yang berhasil menghadapi tantangan sehingga dapat berkembang,” jelasnya.
Monev tahap satu, diikuti 45 orang peserta. Mereka terdiri dari Camat Batui Selatan, Faidil Akbar Dg. Pasau S.Tp, Kepala Desa dan BPD dari 10 desa diwilayah Kecamatan Batui Selatan dan Rektor Universitas Muhamadiah Luwuk, Sutrisno K. Djawa.
Para kelompok binaan penerima manfaat juga hadir. Seperti BumDes, UMKM, Kelompok Herbal, Kelompok Pertanian Organik, Kelompok Nelayan, Rumah Pemberdayaan Ibu & Anak (RPIA).
Monev tahap dua di ikuti 42 peserta. Terdiri dari Camat Moilong, Ihwan Ahmad, kepala desa dan BPD sekitar wilayah operasi, serta kelompok pemberdayaan penerima manfaat.
Kontribusi JOB Tomori buat APBD
Camat Batui Selatan, Faidil Akbar, pada monev tahap pertama menyampikan, prestasi yang di raih Pemda, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang berhasil menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 menjadi Rp3,1 triliun, terdapat juga kontribusi JOB Tomori melalui pos pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Sehingga keberlanjutan produksi migas merupakan kewajiban bersama semua pihak.
“Kami memberikan apresiasi kepada JOB Tomori. Selain telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah juga membedayakan masyarakat dan melibatkan akademisi,” kata Faidil.
Apabila terdapat kendala di lapangan sambung dia, bukan program pemberdayaannya yang salah. Namun komunikasi dan koordinasi yang perlu ditingkatkan.
“Tidak berjalan sendiri-sendiri agar berjalan beriringan antara program pemerintah dengan program pemberdayaan perusahaan,” tegas Faidil.
Pemerintah desa dan BPD meminta agar kedepan JOB Tomori melibatkan sebagai pengawas langsung disetiap program pemberdayaan, demi menjamin keberlanjutan dari setiap usaha masyarakat, menuju kemandirian.
JOB Tomori Sebagai Pendorong
Sementara itu, Relation Security & Komdev Manager JOB Tomori, Visnu C. Bhawono, menekankan bahwa JOB Tomori tidak akan selamanya ada bersama-sama masyarakat. Dan posisi JOB Tomori hanya sebagai pendorong, jika kelompok yang berdayakan telah mandiri, maka akan dikembalikan ke pemerintah.
“Harapan besar JOB Tomori agar setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan terus berkelanjutan. Dan kami menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah dan masyarakat sampai saat ini JOB Tomori dapat menjalankan amanah pemerintah melalui SKK Migas dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, serta berkontribusi pada pembangunan negara dan daerah,” tegas Visnu yang dikonfirmasi terpisah.
Kelompok Binaan
Sebagai tambahan informasi, sejak tahun 2014, JOB Tomori telah berusaha membina 42 kelompok herbal dan UMKM, 10 kelompok pertanian sehat, 51 kelompok nelayan, 3 kelompok pemuda dan 1 kelompok Bank Sampah. Mereka tersebar diseluruh wilayah operasi.
Berdasarkan hasil Monev tahun 2023, kelompok binaan yang masih tetap bertahan terdiri dari kelompok herbal dan UMKM 13 kelompok, kelompok pertanian sehat menjadi 8 kelompok, kelompok nelayan 4 kelompok, kelompok pemuda 2 kelompok, satu bank sampah masih bertahan hingga saat ini.
Selain itu, Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak (RPIA) yang mengalami penambahan dari 3 menjadi 4 RPIA.
Termasuk pendampingan terhadap BumDes di wilayah Kecamatan Moilong dan Kecamatan Batui Selatan, serta pendampingan terhadap Komuniatas Adat Terpencil (KAT) Loinang, Dusun Tombiobong, Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan. *
Discussion about this post