Parpol Pengusung AT FM Kritisi Kepala Bappeda Banggai

LUWUK— Partai politik (parpol) pengusung Amirudin Tamoreka-Furqanudin Masulili (AT FM) pada pilkada Banggai 2020 mengkritisi Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, Ramli Tongko.

Sodokan itu lahir dari Partai Golkar, menyusul sikap diamnya Ramli Tongko terkait pertanyaan publik menyangkut capaian visi misi pada satu pemerintahan AT FM.

“Harusnya Bappeda jangan diam. Sebagai corong pembangunan, OPD itu dapat menjelaskan tentang pertanyaan publik yang diwakili media. Media kan mitra pemerintah,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Banggai, Irwanto Kulap kepada Luwuk Times, Selasa (14/06/2022).

“Sepahit apapun itu, harus Bappeda jawab. Karena ketika diam, maka akan menciptakan konstelasi politik tak baik. Publik pun akan bertanya-tanya terhadap kinerja pemerintahan hari ini,” tambah Irwanto.

Ketua Komisi 1 DPRD Banggai ini kembali pertegas, Kepala Bappeda Banggai punya kewajiban menjelaskan sejauhmana pencapaian visi misi, mulai dari perencanaan sampai dengan yang berjalan saat ini.

Lagi pula pertegas Irwanto, Bappeda merupakan OPD perencana pembangunan.

Sehingga apa yang menjadi visi misi AT FM sebagaimana telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) mampu diimplementasikan.

Janji Politik

Masih dengan komentar Irwanto, visi misi itu adalah janji politik AT FM saat pilkada Banggai 2020.

Yang sekarang sudah tertuang dalam RPJMD. Secara politik, sikap diam Kepala Bappeda Banggai itu turut berdampak tak baik buat parpol pengusung AT FM.

Sehingga jangan sampai, parpol pengusung menjadi bulan-bulanan publik lantaran sikap dingin Kepala Bappeda itu.

“Jangan sampai akibat diamnya Kepala Bappeda, Parpol pengusung menjadi bulan-bulanan kritik publik,” ucapnya.

Kritikkan anggota DPRD Banggai asal dapil II ini makin pedas.

“Dari era Bupati Sofhian Mile, Herwin Yatim dan kini Amirudin, Ramli Tongko menjabat sebagai Kepala Bappeda. Tidak menutup kemungkinan kekalahan dua bupati sebelumnya, karena Bappeda tidak mampu menjabarkan visi misi bupati,” sindir Wanto-sapaannya.

Bagaimana kalau anggaran menjadi batu sandungan? Pertanyaan itu mendapat jawaban Wanto.

“Kalau anggaran yang menjadi alasan tidak jalan visi misi, bagi saya itu keliru. Karena ada kenaikan Rp 300 miliar pendapatan daerah, sebagaimana telah disahkan DPRD,” ucapnya. *