Oleh: Fitri Hadun
PRABOWO Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden baru dan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi di lantik pada tanggal 20/10/2024. Pergantian pemimpin dianggap sebagian orang sebagai harapan baru adanya perubahan ke arah yang lebih baik.
Indonesia sudah sekitar 8 kali mengganti pemimpin. Namun, masyarakat masih hidup dalam kesusahan dan jauh dari kesejahteraan. Apalagi hari ini masyarakat Sulawesi Tengah maupun di berbagai daerah di Indonesia sedang disibukkan dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).
Kondisi Masyarakat Setelah Beberapa kali Pergantian Pemimpin
Dibidang ekonomi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Dengan garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 sebesar Rp 582.932 perkapita perbulan (BPS).
Namun, ketika kriteria kemiskinan disesuaikan dengan kriteria Bank Dunia sebesar US$ 3 perhari, maka terjadi kenaikan jumlah rakyat miskin yaitu menjadi 40% dari total penduduk Indonesia (Cnbcindonesia.com).
Sehingga, ketika kita melihat jumlah total penduduk Indonesia sekitar 282 juta jiwa, maka 112,8 juta masyarakat terkategori miskin.
Dari segi politik, Pemerintahan Prabowo disebut mencatat rekor baru dalam penggemukan kabinet.
Publik menilai bahwa pemerintahan gemuk ini adalah untuk bagi-bagi kekuasaan diantara Koalisi (detikNews. 28/10/2024).
Walhasil, kebijakan nantinya tidak akan berpihak kepada rakyat. Tapi, demi kepentingan segelintir orang.
Dari segi Sosial, pergaulan bebas semakin mengancam generasi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa hubungan seks luar nikah remaja 15-19 tahun mengalami peningkatan.
Kasus pada perempuan usia 15-19 tahun sebanyak 59%, sedangkan pada laki-laki 74% (CNBC Indonesia. 18/08/2024). Belum lagi masalah hukum, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang semakin rumit.
Tidak Cukup Hanya Mengganti Pemimpin
Dalam kondisi Indonesia sekarang yang semakin membuat pilu, masyarakat masih terus berharap akan ada perubahan di setiap pergantian pemimpin. Dalam anggapannya, keberhasilan berada pada individu pemimpin.
Nyatanya sudah 8 kali pergantian pemimpin, namun kondisi negeri semakin memburuk. Sesungguhnya permasalahannya bukan hanya pada mengganti pemimpin. Namun, perlu juga mengganti sistem. Jika sistem masih sama, yaitu demokrasi kapitalisme tidak akan mengalami perubahan.
Perlu Mengganti Sistem
Sistem demokrasi menjamin empat kebebasan yakni kebebasan beragama, kebebasan bertingkah laku, kebebasan berkepemilikan dan kebebasan menyatakan pendapat.
Kebebasan berkepemilikan menjadikan siapa saja bisa memiliki sumber daya alam selama memiliki modal untuk mengelolanya. Sistem Demokrasi Kapitalisme menjadikan kekayaan hanya berputar pada kapitalis yang memiliki modal.
Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal hanya mengais sisa-sisa sumber pendapatan. Sebagaimana laporan World Inequality Report (WIR) Tercatat 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 30,16% total aset rumah tangga secara nasional.
Bahkan, Kelompok 10% terkaya di Indonesia punya 61,28% total aset rumah tangga secara nasional. Sementara, kelompok 50% terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5% dari total kekayaan rumah tangga nasional (dataIndonesia.id). Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Selain itu, kebebasan bertingkah laku yang dijamin dalam sistem demokrasi menjadikan banyaknya perilaku menyimpang, salah satunya pergaulan bebas dan seks bebas dikalangan anak muda.
Dengan kebebasan tersebut, memberi peluang setiap orang melakukan perbuatan apapun yang dapat menyenangkannya tanpa peduli norma sosial maupun agama.
Sebab, negara demokrasi memang menjamin dan menjaga kebebasan setiap orang.
Bahkan, dengan adanya PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 103 mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar maupun remaja. Menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi pergaulan bebas dibiarkan bahkan difasilitasi.
Tidak heran hari ini terjadi degradasi moral, yang bahkan tidak dapat diatasi oleh negara. Sistem pendidikan terlihat gagal dalam memperbaiki degradasi moral ini. Hal ini karena terus diterapkan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan.
Sistem demokrasi dengan slogannya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, setiap aturan di negeri demokrasi berasal dari rakyat yaitu melalui dewan perwakilan rakyat.
Discussion about this post