Pemilu 2024

PN Jakpus Minta KPU Hentikan Tahapan Pemilu, AHY : Tidak Masuk Akal Sehat Kita

304
×

PN Jakpus Minta KPU Hentikan Tahapan Pemilu, AHY : Tidak Masuk Akal Sehat Kita

Sebarkan artikel ini
Agus Harimurti Yudhoyono - Ketua Umum Partai Demokrat

Luwuk Times – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024 tidak masuk akal sehat.

Putusan perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu, bagi AHY juga mengusik rasa keadilan di negeri ini.

“Hukum adalah soal akal sehat. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU menghentikan tahapan Pemilu, tidak masuk akal sehat kita. Keputusan hukum yang tidak masuk di akal sehat tentu mengusik rasa keadilan kita,” kata AHY.

Baca:  Larangan Camat jangan Intervensi PPK, Bupati Banggai Amirudin dapat Apresiasi Politisi NasDem

AHY juga menegaskan Partai Demokrat mendukung upaya banding KPU dan meminta para Hakim untuk perpihak pada pada kebernaran.

“Bersama rakyat, Demokrat siap mendukung KPU untuk melakukan upaya banding. Kami juga meminta para Hakim di negeri ini agar tetap amanah dan menjaga hatinya untuk berpihak kepada kebenaran dan keadilan,” tutur AHY.

Seperti yang diketahui putusan PN Jakpus berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022.

Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Dalam proses tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Baca:  Simak 22 Slogan Caleg yang Berkompetisi Mencari Dukungan Suara di Kabupaten Banggai

Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. (dna/csa)

(Bakomstra DPP Demokrat)

error: Content is protected !!