Saat ini sudah ada aplikasi digital seperti aplikasi D-Desa yang bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan sejumlah mahasiswa yang ber KKN menjadi agen perubahan didalam mengkompanyekan stunting dan cara menurunkannya tentu menjadi poin yang bisa membantu.
Berdasarkan data yang dirilis oleh ADB (2020j, tingkat IQ, Intelegent Question rata rata warga Ibdonesia sekitar 78,9 berada di peringkat ke 10 di Asean dibawah beberapa negara lainnya seperti Kambodia yang mendekati angka 100 poin.
Kondisi ini tentunya harus menjadi warning dan kepedulian seluruh stakeholders di Pusat dan Daerah Pada saat menjadi konsultan FAO untuk Kombodia tahun 2017-2018 mendapat informasi dari beberapa warga bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga dipandang sebagai investasi atau aset yang tidak ternilai. Dan ini telah menjadi budaya secara turun temurun dan terus dipertahankan dan dipupuk sebagai kebisaan yang benar.
Di Tanah Air ada beberapa suku yang juga memiliki budaya seperti suku suku di Kambodia. Kehadiran anak dipandang sebagai amanah dari sang Khalik dan harus dijaga, dipelihara agar kelak bisa manjadi anak soleh/solehah, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dan kebiasaan seperti inilah yang harus ditumbuh kembangkan.
Bantuan Sosial seperti BLT bagi warga pra sejahteta yang biasanya diterima di kantor pos merupakan upaya membatu masyarakat agar disisihkan untuk memenuhi asupan gizi bagi anak balita. Hanya saja pada sejumlah kasus dana BLT itu lebih sering dipergunakan membeli kebutuhan tidak prioritas seperti rokok dan pulsa. Ini kembali lagi kepada kurangnya pemahaman.
Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi dengan pravelensi stunting pada 2022 tergolong tinggi yaitu 28,20 persen, peringkat ke 8 dari 34 Provinsi. Pravelensi ini turun 1,5 persen dari angka pravelensi tahun 2021. Selanjutnya terhadap tahun 2020 juga hanya turun 1,5 persen.
Berdasarkan data bersumber dari tim percepatan penurunan angka stunting Sulawesi Tengah bahwa pada akhir tahun 2024 pravelensi stunting di Sulteng diproyeksikan turun menjadi 11 persen. Artinya diperlukan effort penurunan yang besar dari tahun 2022 sebesar 17,2 persen atau 8,6 persen/tahun.
Melihat kinerja penurunan stunting Sulawesi Tengah dalam dua tahun hanya turun 3 persen, maka target penurunan sebesar 17,20 persen pada akhir 2024 perlu dievaluasi dan ada baiknya direvisi maksimal turun sebesar 6 persen, sehingga pada akhir tahun 2024 pravelensi stunting menjadi 22 persen. Hal ini dinilai sebagai target yang wajar
Berdasarkan proyeksi RPJMD Prov Sulteng 2021-2026 bahwa angka prvavelensi stunting di akhir tahun 2026 menjadi 11 persen. Angka ini juga dinilai masih membutuhkan effort sebesar 11 persen terhadap tahun 2024. Dan hal ini bisa saja terealisasi apabila skenario yang dususun adalah terukur dan tepat sasaran.
Evaluasi program dan kegiatan di sejumlah OPD menjadi penting. Demikian pula pengawasan dalam implementasi. Membangun role model disetiap kabupaten dengan lokus desa desa stunting ekstrim bisa menjadi pendekatan yang lebih konkrit dan terukur.
Pemanfaatan dana desa, terutama di setiap desa dengan status kritis stunting menjadi strategis, dan kemudian diintegrasikan dengan progran pada OPD di kabupaten dan Provinsi. Sebagai catatan bahwa dalam 7 tahun terakhir, alokasi dana desa di Sulawesi Tengah telah mencapai 10 triliun rupiah.
Terakhir peran Pokja penurunan angka stunting yang berada di tingkat Provinsi dan kabupaten /kota menjadi strategis, terutama dalam koordinasi dan mengawasi serta inplementasi penerapan role rmodel pada desa kritis stunting yang sudah berbasis digital. *
Penulis adalah Dewan Pakar Ispikani
Discussion about this post