Reporter Muh Dahlan
SALAKAN – Sempat menjadi pembicaraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), terkait adanya pengumuman bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan mogok pelayanan.
Penghentian pelayanan RSUD Trikora Salakan itu sempat viral melalui media sosial (medsos), Senin (26/9/2202). Fatma L. Sahal melalui akun Facebook nya lah sehingga kabar itu tersiar luas.
“Assalamualaikum dan selamat sore.. diinformasikan untuk sementara pelayanan di rumah sakit trikora di hentikan terhitung mulai hari ini tgl 26/09/2022 pukul 15.00 sampai dengan waktu yang belum ditentukan,” demikian ditulis Fatma L. Sahal di beranda Facebook miliknya, siang tadi.
Sempat juga terlihat sejumlah tenaga kesehatan (nakes) RSUD Trikora meblokade ruangan UGD.
Aksi itu, merupakan bentuk protes atas belum terbayarnya piutang jasa medik sebesar miliaran rupiah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep.
Tanggapan Pj Bupati Bangkep
Terkait dengan persoalan itu, Luwuk Times mengklarifikasi kepada Pj Bupati Bangkep Ihsan Basir.
Ia pun mengaku terkejut dengan aksi para tenaga kesehatan RSUD Trikora Salakan tersebut.
Melalui whatsapp (WA) Ihsan Basir mengatakan, apapun itu pelayanan tetap harus berjalan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan dasar (pelayanan kesehatan).
“Jika seperti aksi para nakes, maka itu merupakan pelanggaran tindak pidana,” tegas Ihsan Basir.
Mengenai aksi mogok para nakes RSUD Trikora Salakan itu, Ihsan Basir mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Bangkep.
“Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan Bangkep untuk segera melakukan rapat internal, mengenai hal tersebut. Dan Alhamdulillah, pelayanan RSUD Trikora Salakan kembali normal,” jelasnya.
Piutang Pemda Bangkep
Lanjut Ihsan Basir, mengenai tunggakan atau piutang Pemda Bangkep atas jasa medik itu, ia mengaku Pemda Bangkep telah mengusulkan anggaran untuk membayar piutang jasa medik itu pada APBD Perubahan tahun 2022 ini.
“Untuk piutang jasa medik itu, Pemda Bangkep telah mengusulkan anggaran untuk membayarkan semua piutang jasa medik. Penganggarannya melalui APBD Perubahan tahun ini,” ungkap Ihsan Basir.
Untuk besaran anggaran yang telah masuk usulan ke eksekutif sebesar Rp12 miliar.
“Mungkin para nakes mendengar ada rasionalisasi oleh DPRD Bangkep bahwa anggaran untuk pembayaran piutang jasa medik itu berada pada kisaran Rp 5,1 miliar,” cetusnya.
Tetapi pada dasarnya, nominal anggaran untuk pembayaran piutang jasa medik yang kepada Pemda Bangkep pada APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp 12 miliar.
Tentang normalnya kembali pelayanan RSUD Trikora Salakan itu Kepala Dinas Kesehatan Bangkep, dr Abdy Gunawan membenarkan.
“Saya ke rumah sakit tadi sore. Pasien yang dirawat ada, pasien UGD juga ada dan pasien bedah dan operasi cesar ada. Pelayanan seperti biasa,” tutup dr Abdy Gunawan melalui pesan WhatsApp. *
Discussion about this post