Direktur TuK Indonesia, Edi Sutrisno menerangkan, konflik tambak telah berlangsung sejak lama. Dan ini merupakan satu dari sekian banyaknya kasus agraria di Kabupaten Banggai.
“Ini tentang persoalan kemanusiaan,” tegas Gun sapaan akrabnya yang merupakan putra asli daerah asal Tangeban ini.
Anggota DPRD Banggai H. Akmal meminta dukungan semua lembaga negara terkait percepatan penyelesaian konflik yang meilit warga eks tambak udang Batui.
“Kami meminta dukungan KSP dalam penyelesaian kasus ini. Kami juga minta agar KSP dapat membantu menghentikan tindakan kriminalisasi dan intimidasi polisi pada warga yang berjuang atas tanah dan hak,” ujar politisi PAN ini dihadapan Deputi II KSP, Abetnego Tarigan.
Dukungan juga terus mengalir dari perwakilan mahasiswa. Fajar Pettawali yang merupakan Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Kabupaten Banggai yang berada di wilayah Jabodetabek dan juga pengurus DPP GMNI menegaskan, seharusnya Pemda Banggai segera menyikapi persoalan tersebut. Itu karena ada beberapa warga yang saat ini sementara dalam proses pemeriksaan.
Sejalan, Rifat Hakim perwakilan Front Aksi Rakyat Sipil turut mengecam upaya dugaan intimidasi oleh oknum kepolisian.
“Seharusnya polisi harus mengedepakan presisi. Bukan mengintimidasi ataupun mendatangi warga,” ungkap Rifat yang juga ketua DPC GMNI Banggai ini. *
Foto Foto kunjungan ke sejumlah lembaga negara Indonesia
Discussion about this post