Reporter Sofyan Labolo
LUWUK, Luwuk Times.id— Wakil Ketua DPRD Banggai, Batia Sisilia Hadjar langsung bereaksi, setelah menerima kabar ada pasien meninggal karena covid-19 dibebankan biaya ambulance.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banggai pun secara tegas menyatakan bahwa kebijakan itu tidak dibenarkan.
“Sama sekali tidak bisa ditoleransi. Itu jelas pelanggaran,” kata Batia Sisilia di ruang Fraksi NasDem DPRD Banggai, Senin (16/08).
Awalnya, informasi itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Masnawati Muhammad.
Selain Batia Sisilia, sejumlah anggota DPRD Banggai turut mendengarkan keluhan warga Kecamatan Bualemo yang disampaikan Masnawati itu. Mereka adalah, Sukri Djalumang, Mursidin, Suharto Yinata dan Toto Raharjo.
Masnawati menjelaskan kronologi yang disampaikan konstituennya tersebut.
Beberapa waktu lalu, sejumlah warga Bualemo bertandang di ruang kerja Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka.
Sebelum masuk ke ruangan Bupati, warga di swab antigen. Salah satunya terconfirmasi positif.
Karena terpapar, warga Trans Mayayap itupun kata Masnawati, mendapat perawatan di rumah sakit.
Baca juga: Covid Masih Dianggap Aib, Warga Enggan Berobat
“Setelah mendapat perawatan beberapa hari, yang bersangkutan meninggal di rumah sakit,” kata politisi Partai Gerindra.
Namun sambung Masna, yang mengherankan, ketika jenazahnya hendak dibawah ke Bualemo, ada pembebanan biaya.
Karena keluarga pasien berasal dari kalangan tidak mampu, warga pun berinisiatif membantu dengan mengumpulkan secara swadaya.
“Kata Kades Trans Mayayap, warganya mengumpulkan uang sebesar Rp2 juta untuk biaya ambulance Puskesmas Tikupon,” ucap Masna.
Batia pun berang mendengar informasi itu. Dan berjanji akan menyikapinya dengan mengundang sejumlah pihak terkait.
Batia menjelaskan, tidak ada pembebanan biaya bagi pasien meninggal yang terpapar covid. Karena semua biaya ditanggung pemerintah, termasuk biaya ambulance.
Begitu pula dengan bantuan kepada warga, sangat berlapis. Mulai dari kelurahan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Batia menegaskan bahwa apa yang menjadi keluhan ini, akan menjadi bahannya saat rapat penanganan covid bersama Pemda dan unsur Forkopimda serta pihak berkompoten lainnya.
“Ini jadi bahan masukan. Dan akan saya sampaikan pada rapat Pemda dan Forkopimda,” kata mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Banggai ini. *
Discussion about this post