Tugas Penting AT–FM Periode Kedua Adalah Pemekaran Provinsi Sulawesi Timur

Oleh: Dr. Syarif Makmur, M.Si 

PASANGAN Amiruddin Tamoreka dan Furqanudin Masulili (AT–FM) berhasil memenangkan kepercayaan rakyat Banggai dalam kontestasi pemilihan Bupati pada Pilkada 2024 yang berdarah-darah.

Tak hanya karena rekam jejak dan visi yang ditawarkan. Tetapi juga karena harapan besar publik terhadap sejumlah agenda strategis yang belum tuntas di periode sebelumnya. Salah satunya adalah pemekaran Provinsi Sulawesi Timur.

Isu pemekaran bukanlah wacana baru. Sejak dua dekade lalu, aspirasi masyarakat di wilayah timur Sulawesi Tengah seperti Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut terus menguat.

Mereka merasa bahwa rentang kendali pemerintahan terlalu jauh dari Palu, baik secara geografis maupun dalam hal perhatian kebijakan.

Pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang efektif, serta penguatan identitas kultural dan ekonomi menjadi landasan utama tuntutan ini.

Pasangan AT–FM dengan latar belakang birokrasi dan politik yang mumpuni dipandang sebagai figur yang tepat untuk menuntaskan perjuangan ini.

AT, yang berasal dari wilayah Barat Banggai dan FM berasal dari Timur Banggai pernah menjabat sebagai Bupati/Wabup di periode pertama, dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu pinggiran.

Sementara AT punya jejaring politik yang kuat, termasuk ke pusat, yang bisa menjadi pintu lobi dan advokasi.

Secara administratif, syarat pembentukan daerah otonomi baru (DOB) telah banyak dipenuhi.

Bahkan, sejumlah dokumen teknokratik dan kajian akademik telah rampung sejak beberapa tahun lalu.

Hambatan terbesar saat ini adalah moratorium dari pemerintah pusat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, moratorium itu mulai dilonggarkan secara selektif. Itu terbukti dari terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ini menjadi preseden penting bagi perjuangan Sulawesi Timur.

Tugas AT–FM kedepan bukan hanya menggalang dukungan formal dari DPRD dan pemerintah kabupaten/kota. Tetapi juga membangun diplomasi yang cerdas dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Pemekaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal pembiayaan, SDM, dan kesinambungan pembangunan.

Publik yakin, dengan komitmen politik yang kuat, pendekatan yang terukur, dan konsolidasi sosial yang inklusif, Provinsi Sulawesi Timur bukan lagi mimpi. Ia hanya soal waktu.

AT–FM punya lima tahun ke depan untuk mencatatkan sejarah. Pemekaran Sulawesi Timur bisa menjadi legacy monumental bagi pemerintahan mereka sekaligus jawaban atas aspirasi yang telah lama bergema di tanah Timur.

Perlu dicatat, isu pemekaran Provinsi Sulawesi Timur sesungguhnya telah muncul jauh sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo (2000), Kepulauan Bangka Belitung (2000), Sulawesi Barat (2004), apalagi provinsi-provinsi baru di Papua yang disahkan pada 2022 lalu.

Aspirasi masyarakat Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut sudah bergema sejak awal era reformasi.

Sayangnya, aspirasi itu selalu tertunda karena berbagai alasan, dari dinamika politik pusat hingga kebijakan moratorium.

Namun kini, publik melihat peluang itu terbuka kembali. AT–FM dipandang sebagai figur strategis untuk menuntaskan perjuangan ini.

Bersambung halalaman selanjutnya