LUWUK TIMES, Jakarta — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer ke daerah, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi sorotan publik.
Temuan terbaru dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap penggelontoran dana hingga puluhan miliar rupiah yang dialokasikan untuk jasa promosi media sosial.
Berdasarkan data ICW, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp14,7 miliar untuk periode 2024–2026 yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Anggaran tersebut berasal dari dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk kontrak tahun 2024, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode kontrak 2025–2026.
Temuan ini memicu kritik keras dari ICW terkait beberapa poin utama.
Pertama, inkonsistensi kebijakan. Kebijakan pengetatan anggaran di sektor pelayanan publik dinilai bertolak belakang dengan tingginya belanja promosi publik figur.
Kedua, dugaan spesifikasi terarah. Adanya indikasi penyusunan kriteria pengadaan yang menjurus pada pihak tertentu dalam proses penunjukan.
Ketiga, potensi konflik kepentingan. Posisi Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai pejabat publik (Utusan Khusus Presiden) dinilai memerlukan pengawasan etika ketat terkait penerimaan proyek bernilai publik.
ICW mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan uang pajak untuk jasa influencer di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sedang menantang.
Hingga saat ini, publik terus menyoroti akuntabilitas transparansi pengadaan belanja promosi di lingkungan kementerian.
Sumber: Suara Jakarta, Warta Ekonomi
