LUWUK TIMES — Bupati Banggai Amirudin menegaskan dalam rangka mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat saat ini semakin mudah.
Dengan tercapainya Cakupan Kesehatan Semesta (universal health coverage/UHC) yang berbuah penghargaan UHC yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Pemkab Banggai telah menjamin hampir 100 persen warganya mendapatkan layanan kesehatan gratis.
“Hanya menggunakan KTP itu sudah bisa dilayani di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini sudah saya sampaikan kepada masyarakat ketika melakukan kunjungan safari Ramadan,” ujar Bupati Amirudin saat memimpin rapat bersama BPJS Kesehatan Cabang Luwuk di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan, Jumat (26/5/2023).
Untuk itu, Bupati Amirudin menekankan bahwa tidak ada lagi alasan masyarakat susah dilayani.
Bupati juga meminta Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mensosialisasikan informasi tersebut secara luas ke masyarakat.
“Saya mengharapkan melalui kegiatan ini dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan berhasil guna untuk menyusun program pembangunan di Kabupaten Banggai yang disinergikan dengan program jaminan kesehatan nasional,” kata Bupati Banggai.
Komitmen Pemkab Banggai
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk Sanny Christian Mangundap memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Banggai dalam mendukung tercapainya cakupan kesehatan semesta (UHC).
“Direksi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Banggai yang telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga kita bisa berada pada UHC. Karena 95 persen ke atas masyarakat telah tercover JKN. Ketika sakit, mereka bisa langsung didaftarkan dan langsung aktif dan bisa dipakai,” ujar Sanny.
Ia melaporkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS di Kabupaten Banggai mencapai 99,77 persen atau setara dengan 369.649 penduduk.
Dari jumlah tersebut, kata Sanny, Pemkab Banggai menanggung porsi terbanyak dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya dibanding yang ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Paling besar yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 41,66 persen, sementara yang dari pusat hanya 33,20 persen,” ujar Sanny.
