Luwuk Times, Banggai—Bawaslu Kabupaten Banggai menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaporkan mantan Komisioner KPU Banggai, Supriadi Lawani.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Pemeriksa, Ridwan itu berlangsung di Kantor Sentra Gakkumdu Banggai di Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan pada Selasa (14/11/2023) siang.
Adapun agendanya adalah jawaban terlapor (KPU Banggai) yang diwakili oleh Hidayat Helingo dan Mahmud.
Baik Hidayat maupun Mahmud, secara bergantian membacakan jawaban atas laporan Supriadi Lawani terhadap dugaan pelanggaran administrasi atas penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), di dapil 3 Banggai yang dinilai tidak memenuhi keterwakilan 30 persen.
KPU Kabupaten Banggai mengaku telah menjalankan seluruh tahapan Pemilu 2024 terutama dalam penetapan DCT. Dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
Khusus masalah 30 persen keterwakilan perempuan di Dapil 3 Banggai yang didalilkan pelapor, KPU Banggai membantahnya.
KPU menegaskan bahwa seluruh tahapan terutama penetapan DCS maupun DCT Anggota DPRD Banggai khususnya 30 persen keterwakilan perempuan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang didalilkan pelapor, KPU mengaku belum ada PKPU baru yang diterbitkan.
KPU Banggai menegaskan, sudah tepat dan benar sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme peraturan perundang-undangan terhadap penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Banggai.
Majelis Pemeriksa akan melanjutkan sidang ketiga dengan agenda pembuktian yang akan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 08.30 Wita. *
