DKISP Kabupaten Banggai

Luwuk

Dinas Damkar dan Penyelematan Kabupaten Banggai Terwacanakan

582
×

Dinas Damkar dan Penyelematan Kabupaten Banggai Terwacanakan

Sebarkan artikel ini
Personil Damkar usai memadam api yang melalap SMKN 1 Luwuk, beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Reporter, Sofyan Labolo

LUWUK, Luwuk Times.ID – Sarana dan prasana menjadi alasan utama sehingga personil pemadam kebakaran (Damkar) tidak begitu maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dalam beberapa kali musibah kebakaran besar yang terjadi di Luwuk Kabupaten Banggai, Damkar sering kecolongan.

Lahir sebuah aspirasi, dalam rangka penguatan kelembagaan guna peningkatan kapasitas Bidang Damkar menjadi Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banggai.

Saat ini Damkar berada di dalam instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai. Di dalamnya ada Bidang Damkar. Markasnya berada di kompleks perkantoran Bukit Halimun Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan.

Dan untuk armada Damkar berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai serta kantor Dinas Perumahan Tata Ruang Kabupaten Banggai.

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Banggai resmi dibentuk di tahun 2018. Yang sebelumnya masih merupakan bagian dari Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Banggai.

Berikut nama dinas yang membawahi seksi atau bidang Damkar dan Kepala Dinas yang pernah menjabat.

Pertama, Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Banggai yang Kepala Dinas nya Drs. Laelatu Djanun tahun 1990-1995. Saat itu Seksi Damkar.

Kedua, Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Banggai, Kepala Dinas Drs. Iskandar K. Djawa tahun 1995-1998 juga Seksi Damkar.

Ketiga, Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Banggai, Kepala Dinas Ir. Syaripudin Panggato, tahun 1998-2001 juga masih seksi Damkar.

Baca:  Komisi 3 DPRD Banggai Konsultasi ke Bapenda Sulteng

Keempat, Dinas Tata Kota Daerah Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Drs. Mahmud Dg. Masiki, tahun 2001-2004, seksi Damkar.

Kelima, Dinas Permukiman dan Tata Kota Kabupaten Banggai yang Kepala Dinas nya dijabat Ir. Lucky Bukamo, MM tahun 2004-2005. Naik status jadi Bidang Damkar.

Keenam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Dra. Hj. Trimurty Dg. Matorang MM di tahun 2008-2012, Bidang Damkar.

Ketujuh, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Plt Muh. Arman Muid, SH,M.SI tahun 2012-2014, Bidang Damkar.

Kedelapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai, Kepala Badan Ir. Rensly Saajad, MM tahun 2014-2016, Bidang Damkar.

Kesembilan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Plt Muh. Arman Muid , SH,M.SI, tahun 2012-2014, Bidang Damkar.

Kesepuluh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepala Badan Ir. Rensly Saajad, MM rahun 2014-2016, Bidang Damkar.

Kesebelas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai, Kepala Satuan Drs. Yuten Koleba tahun 2016-2018, Plt. Kasat Pol PP dan Damkar Hj . Nur Djalal Yunus, SH.MM tahun 2018-2019, Plt. Kasat Pol PP dan Damkar. H. Arslan Lapalanti , S.pd.MM tahun 2019 dan saat ini Kasat Pol PP dan Damkar Banggai diemban oleh Suwitno Abusama.

Baca:  Idul Adha Tahun Ini, PHBI Bungin akan Sembelih Puluhan Hewan Kurban

Tak sekadar penguatan kelembagaan setelah Bidang Damkar naik menjadi Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banggai.

Tapi lebih dari itu kata sejumlah personil Damkar yang ditemui Kamis (27/05/2021) juga terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

Termasuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pencegahan dari ancaman bahaya kebakaran.

Anggota Komisi 2 DPRD Banggai, Syaripudin Husain yang dimintai tanggapan mengatakan, saat ini jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemda Banggai sudah maksimal.

“OPD kita sudah 34. Itu jumlah maksimal,” kata Syaripudin Husain.

Dengan demikian sambung Ketua DPC PKB Kabupaten Banggai ini, peluang menambah satu OPD sangat kecil.

“Kemungkinan tidak bisa bertambah lagi OPD kita,” kata Haji Udin-sapaannya.

Meski begitu Haji Udin memberikan solusi.

Kata dia, tetap saja bergabung di Satpol PP. Tapi dengan catatan, porsi anggaran untuk Bidang Damkar dibesarkan, mengingat sejumlah fasilitas penting di Damkar cukup banyak.

“Bupati bisa memberikan kebijakan tentang tupoksi Damkar. Kebijakan dalam hal ini terkait alokasi anggaran,” ucapnya.

Penambahan OPD sambung dia, identik dengan penambahan anggaran. Bahkan berpotensi terjadi pemborosan dana.

“Saran saya, tetap saja bidang. Tapi perlu dilakukan penguatan anggaran,” ucapnya. *

error: Content is protected !!