LUWUK— Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Banggai menyoroti anggaran miliaran rupiah yang tidak dibelanjakan alias menganggur pada APBD Banggai tahun 2021.
Hal ini berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai pada paripurna, Selasa (05/07/2022).
Juru Bicara Fraksi Golkar Irwanto Kulap mengatakan, belanja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.141.345.435.656.
Namun yang terealisasi hanya Rp2.009.070.705.713,73 atau 93,82 persen. Dengan begitu terdapat dana yang menganggur di atas 5 persen.
“Ini menggambarkan bahwa terjadi idle money atau dana menganggur sebesar 6,18 persen,” ujar Irwanto Kulap saat membacakan pandangan umum fraksi.
Menurut Fraksi Partai Golkar, hal itu harus diperhitungkan dengan penggunaan SILPA.
“Adapun dalam tabel rincian belanja daerah yang perlu kami pertanyakan lebih lanjut adalah belanja modal yang hanya mencapai 90,55 persen dan belanja tak terduga yang hanya mencapai 44,58 persen,” katanya.
Kedua uraian belanja ini seharusnya dapat dioptimalkan minimal 95 persen terutama pada belanja modal.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti belanja pegawai.
Pemda Banggai mengalokasikan tambahan penghasilan ASN sebesar Rp150.925.888.981. Tetapi yang hanya terealisasi Rp136.559.814.336.
“Maka ada selisih Rp14.366.074.645,00 yang tidak teralisasi sebagaimana yang ditetapkan bersama,” papar Irwanto.
Fraksi Golkar berpandangan pemerintah daerah seharusnya lebih cermat dalam menghitung belanja tambahan penghasilan ASN.
Fraksi Partai Golkar menyarankan kedepan pemerintah daerah lebih cermat menghitung secara efektif dan efisien anggaran serta belanja-belanja lainnya. Sehingga tidak terjadi dana nganggur sebagaimana dalam LKPD 2021.
Meski menyampaikan beberapa catatan, namun Fraksi Golkar DPRD Banggai menerima LKPD Kabupaten Banggai untuk dibahas di tingkat Pansus. *
Discussion about this post