Reporter Sofyan Labolo
Luwuk Times — Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banggai, Suwardi Daeng Baso (SDB) dipolisikan kader partai. Tuduhannya memalsukan surat dokumen. SDB mengklarifikasi atas laporan tersebut.
“Saya sudah melaporkan ke polisi pak ketua DPC, yang terindikasi melakukan pemalsuan dokumen,” kata kader Demokrat Banggai Susan Handayani Suling, kepada Luwuk Times, Kamis (14/12/2022).
Ia mengaku keberatan dengan surat keputusan (SK) partai. Bahkan Susan menduga ada indikasi pemalsuan dokumen oleh Ketua DPC Demokrat Banggai.
“Sebagai kader partai Demokrat, saya merasa keberatan dengan SK struktur partai. Dan saya melihat adanya indikasi pemalsuan dokumen oleh Ketua DPC Banggai,” kata Susan.
Menurut Susan, mustahil jika terbit dua SK sekaligus, dalam tanggal dan keputusan yang sama.
Mungkin saja lanjut dia, sebagian orang menganggap ini hal yang sepele. Akan tetapi hal ini buatnya serius.
Sebab dampaknya sangat besar pada masa mendatang buat partai Demokrat Banggai.
“Dalam pandangan saya, ketua DPC Demokrat Banggai tidak memahami aturan AD/ART partai,” kata Susan.
“Dan sesuatu yang salah tidak bisa dibenarkan atau sebaliknya hukum harus bertindak tegas,” tambah Susan.
Tanggapan SDB
Ketua DPC Partai Demokrat Banggai, Suwardi Daeng Baso alias SDB memberi tanggapan atas laporan polisi oleh kadernya tersebut.
“Itu haknya melapor. Kita tinggal menunggu panggilan polisi. Kita akan menghadap. Tak boleh kita abaikan laporan,” jawab SDB.
Ia sepertinya tidak meladeni apa yang menjadi tuduhan pemalsuan surat dokumen oleh kadernya itu.
“Terlalu bodoh kalau kita ladeni isi laporannya,” kata SDB.
Kalaupun laporannya benar, maka sudah pasti tambah SDB, Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, Anwar Hafid tidak tinggal diam.
“Kalau itu benar, masa pak Anwar Hafid akan diam. Tentu pak Anwar Hafid akan marah jika betul terjadi pemalsuan tanda tangan,” ucapnya.
Lagi pula sambung SDB, sebagai Ketua DPC Demokrat Banggai hanya sebatas mengetahui kegiatan partai.
Yang secara teknis ada struktur dalam partai yang melaksanakannya.
“Ketua itu hanya mengetahui kegiatan partai. Direktur eksekutif corong administrasi. Sekertaris pengelola administrasi. Dan BPOKK kewenangannya sebagai penyedia administrasi. Pertanyaannya, pemalsuan dokumen ketua ada dimana. Ini rasionalnya,” ucap SDB.
Ia balik menuding bahwa laporan polisi oleh kader itu, merupakan upaya membangun polemik internal partai. Ia mengklaim bahwa partainya saat ini sedang naik daun. “Ia mencoba membangun polemik Demoktrat yang lagi naik daun,” nilainya. *
Discussion about this post