Ada beberapa hal pembedanya. Bertambahnya item pembiayaan dengan adanya regulasi yang baru dan Alat Pelindung Diri (APD) yang pemilihan 2020 terbiayai oleh APBN untuk tahun 2024 di bebankan pada APBD.
Selain itu honor badan adhock mulai dari PPK, PPS dan KPPS naik cukup signifikan serta perjalanan dinas.
Hasil kesimpulan rapat sementara kata Makmur, Pemda belum menyepakati angka 90 miliar lebih tersebut.
Masih ada rapat lanjutan pembahasan lebih rinci lagi item per item, termasuk anggaran yang maksimal bisa dirasionalkan.
Pemda Banggai juga meminta kepada KPU agar memisahkan pembiayaan yang akan dilaksanakan 2023. Sehingga dana tersebut diprioritaskan terlebih dahulu dan tidak sekaligus penganggaranya 90 miliar.
Selain Makmur, hadir pada rapat bersama TAPD itu tiga komisioner KPU Kabupaten Banggai lainnya. Yakni Alwin Palalo, Supriyadi Lawan dan Atriani. Hadir juga Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Banggai. *
