Padang, Luwuk Times— Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Provinsi Sumatera Barat, Senin (28/04/2025).
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat hukum adat.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya perlindungan hak ulayat melalui pendaftaran dan sertipikasi tanah yang teradministrasi dengan baik.
“Kami bertekad supaya tanah-tanah ulayat Sumatera Barat terjaga. Tidak boleh ada orang lain masuk. Tidak boleh ada orang lain menyertipikatkan. Tidak boleh ada orang lain yang nanti menggadaikan atau mengerjasamakan tanpa persetujuan tetua-tetua. Ataupun pengurus kampung adat setempat,” ujarnya bertempat Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
Kasus Daerah Lain
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus-kasus daerah lain.
“Riau hak adat Melayu-nya. Tanahnya tidak pernah terpetakan. Tidak pernah terdaftarkan. Dan tidak pernah diukur. Karena kekuatan fisik adatnya tidak kuat. Maka banyak sekali kemudian diambil Hak Guna Usaha (HGU)-nya oleh korporasi, PT, atau pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan korporasi atau perusahaan. Kami tidak ingin kejadian di Riau terjadi di Sumatera Barat,” tuturnya.
Berdasarkan pendataan Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini terdapat potensi 475 bidang tanah ulayat dengan luas sekitar 300 ribu hektare di Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan tercatat memiliki jumlah bidang ulayat terbanyak.
Data ini menunjukkan pentingnya percepatan administrasi pendaftaran tanah ulayat secara lebih terstruktur.
Menteri Nusron menyatakan, pendaftaran tanah ulayat memberikan ragam manfaat. Antara lain memberikan kepastian dan pengakuan hukum terhadap bidang tanah ulayat, melindungi kepemilikan aset masyarakat hukum adat, serta mencegah terjadinya konflik agraria.
Kedepan, sosialisasi pengadministrasian tanah ulayat terus kita laksanakan secara bertahap pada masing-masing kabupaten se Sumatera Barat.
Menteri Nusron juga terjadwalkan untuk turun langsung melakukan sosialisasi di Kabupaten Agam.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyerahkan satu Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman.
Selain itu, ia juga menyerahkan 5 Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan 5 sertipikat wakaf. Semua sertipikat yang ia serahkan sudah dalam bentuk Sertipikat Elektronik. *
EL/YZ
Discussion about this post