Oleh sebab itu, untung ruginya BUMDes tidak bisa ditentukan dari hasil laporan pelaksanaannya saja. Melainkan oleh pihak internal dan eksternal yang ditugaskan sebagai badan audit. Yang telah memeriksa soal hulu dan hilir akan jalannya BUMDes.
Namun sangat mengkhawatirkan, pengawas internal (desa) sendiri tidak tahu apa-apa. Ketika saya menanyakan ke mana saja dana BUMDes selama ini? Dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Dari situlah saya mengira dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pengelolaan dana BUMDes tidak transparan. Kedua, dana BUMDes sudah dijatahkan ke kantong-kantong bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga semuanya ikut bungkam.
Secara objektif, saya memandang pemerintahan desa tidak terlalu serius untuk mengelola jalannya BUMDes, ketidakseriusan itu terlihat dari kampung halaman saya sendiri.
Hampir sudah beberapa periode kepala desa silih berganti. Namun, dana BUMDes yang digunakan belum mencapai hasil yang diharapkan dan bahkan masih jauh.
Kecuali dana BUMDes yang dialokasikan untuk wisata air dan bebek terlihat dan benar-benar dapat dirasakan keberadaannya. Tetapi itu juga perlu dilakukan audit karena sudah berjalan kurang lebih 4 bulan.
BUMDes yang seharusnya mampu menunjang perekonomian, kenapa justru menjadi kisruh dan konflik rebutan kursi kepengurusan?
Bahkan, dana BUMDes yang telah terpakai seperti tidak tampak adanya pertanggungjawaban.
Dananya kemana? Dialokasikan untuk apa saja? Apa hasilnya? Terus program yang gagal itu bagaimana kelanjutannya? Semuanya tidak ada transparansi pengelolaan.
Hanya terdengar di masyarakat, bahwa program BUMDes ini berjalan begitu saja tanpa ada pelaporan pertanggungajawaban.
Sebaga pemuda dan masyarakat, saya sangat menyayangkan hal ini terjadi.
Mungkin, bukan saya saja, ada juga kemungkinan masyarakat yang merasa resah dan risih melihat buruknya pengelolaan BUMDes ini. Tapi pada akhirnya kami semua hanya bisa terdiam.
Kenapa? Karena pengurus BUMDes selalu diam dan mirisnya pemerintah desa tidak melakukan rapat terbuka atau musyawarah desa, bahwa mereka seperti tidak berhak disalahkan atas nihilnya pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.
Alhasil, penyimpangan yang terjadi hanya berujung pendiaman tanpa sanggahan sama sekali dari masyarakat.
BUMDes yang dianggap mampu menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat di desa yang telah dijatahkan mendapatkan kucuran anggaran dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ini justru menjadi lahan penyimpangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Jika hal demikian selama ini terjadi, wajar desa-desa masih dalam keterpurukan ekonomi.
Sebab dana ratusan juta hanya sekian persen saja untuk program BUMDes, sisanya bisa jadi masuk ke kantong-kantong perorangan, bukan sepenuhnya menjadi program ekonomi yang menunjang jalannya kemajuan dan kesejahteraan.
Melalui tulisan ini saya mengajak kepada masyrakat dan pemuda serta pemerintah kecamatan dan kabupaten, instansi terkait untuk memediasi hal ini.
Karena sampai saat ini suara masyarakat Jayabakti sudah mendesak untuk meminta laporan pertanggungajwaban pengelolaan dana BUMDes Anutasama, tetapi tidak terelisasi dari tahun ke tahun. *
Penulis adalah Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa dan Pemuda jayabakti (IMPB-J)
