Advertisement
Kolom Syarif

Money Politic Pilkada di Banggai Tertinggi, Peringatan Keras Bagi Incumbent

988
×

Money Politic Pilkada di Banggai Tertinggi, Peringatan Keras Bagi Incumbent

Sebarkan artikel ini

Semua potensi diatas, secara politik harus dikelola dengan santun, harmonis dan disiplin tingkat tinggi.

Jika pada PILKADA 2020, AT bisa melakukan seni politik yang aman dan nyaman, tetapi pada PILKADA 2024 sudah semakin ketat dan selektif, karena semua tindak-tanduk politik AT akan bocor ke Publik.

Tidak akan ada rahasia politik yang tidak diketahui publik, dan justru rahasia-rahasia politik AT dibocorkan oleh orang-orang terdekat AT.

Jangan terlalu mempercayai tim-tim sukses dan orang-orang dekat karena mereka-mereka inilah sebagai calon-calon penghianat politik bila kebutuhan dan keinginan mereka tidak terpenuhi.

Maruf Bantilan, mantan Bupati Tolitoli dua periode pernah menyebutkan bahwa, bila dalam pertarungan politik (Pilkada atau Pilpres) bila dikelilingi orang-orang yang bermain dua kaki, pembohong dan munafik, maka mereka tetap di gunakan tenaga, pikiran bahkan uangnya tetapi orang-orang ini jangan di PERCAYA.

Bila ada tim-tim sukses yang kerjanya hanya minta uang, maka orang ini jangan dipercaya, gunakan saja tenaga dan pikirannya.

AT Jangan Lagi Mengandalkan Kekuatan Uang

Uang memang bukan segala-galanya, tetapi dalam politik, semua aktivitas politik membutuhkan uang.

Baca:  Rumahku Adalah Surgaku

Struktur dan kultur masyarakat Indonesia saat ini dalam posisi dan kondisi yang sangat lemah dalam sumber daya keuangan.

Secara ekonomi, masyarakat akan lebih butuh uang dari pada pujian atau penghargaan.

Namun, sebagai pembelajaran dan pendidikan politik yang baik saat ini dan masa depan, sekalipun AT memiliki sumber daya uang yang cukup tetapi secara etika dan moral politik yang baik, agar tindakan dan perilaku money politik dihindari.

Strategi politik terbaik adalah dengan memberi kail dan jangan memberi umpan apalagi ikan.

Mind set dan paradigma berpolitik dan bernegara saat ini dan kedepan harus menghapus praktek-praktek haram demokrasi termasuk money politik, dan itu harus dimulai dari Pemimpin atau pimpinan tertinggi.

Dalam politik, harus memperbanyak janji-janji politik sekalipun hal itu banyak yang tidak terbukti.

Mengandalkan kekuatan uang dalam politik memang tidak salah, tetapi tindakan itu tidak baik atau tidak etis.

Berkaca pada kondisi politik nasional saat ini, Presiden Jokowi di hantam dan disikat habis-habisan, dan itu terkait dengan etika politik.

Baca:  Istidrajd: Tidak Shalat, Lalai dan Maksiat, Tapi Hidup Senang dan Kaya Raya

Kekuatan uang secara logika adalah benar, tetapi secara etika uang ini kedudukannya paling rendah dalam peradaban manusia (Maslow : 1950). Menurut Maslow kebutuhan paling rendah dari seorang manusia adalah makan, uang dan seks.

Karena uang di sejajarkan dengan makan dan seks, maka manusia tidak bedanya dengan binatang.

Kepala Daerah : gubernur, Bupati dan walikota yang mengajari pendidikan politik dan etika politik kepada rakyat dengan uang, maka sama halnya dengan mengajari masyarakat tentang sifat-sifat kebinatangan politik.

Telah banyak Kepala daerah di Indonesia saat ini yang tidak lagi mengandalkan kekuatan uang dalam berpolitik.

Hal ini juga wajib diterapkan oleh calon-calon legislatif.

Menurut Jusuf Kalla (2004) bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini bukan banyak uang, tetapi banyak waktu.

Oleh karena itu, untuk menghindari money politik di Banggai, AT tidak di tuntut banyak uang oleh rakyat Banggai, tetapi yang dibutuhkan rakyat adalah banyak waktu untuk rakyat. *