Untuk menjadi pemerintah, Iran punya syarat minimum. Jangan harap ijazah setingkat diploma dan sarjana bisa lolos. Minimal magister untuk duduk plus pengalaman 5-10 tahun sebagai praktisi pemerintah. Dengan begitu mereka matang, bukan dipaksa masak seperti karbitan.
Kaum mullah yang menjadi elite dan bakal supreme leader memiliki standar di atas rata-rata. Disitu stok kepemimpinan diambil, sebagai pemimpin tertinggi dan simbol spiritualitas bernegara. Ia filosof yang sholeh, cerdas, dan paham pemerintahan sebagaimana syarat minimum Aristoteles.
Mekanisme pemilihan pemimpin di Iran adalah peninggalan klasik dari kekhalifahan dengan prinsip musyawarah (Al Imran 159). Para mullah yang tumbuh selektif dan hirarkhi ketat (hafidz quran) punya otoritas memilih pemimpin. Mekanisme representatif ini pun masih dipraktekkan di negara kecil peninggalan Romawi, Vatikan, saat memilih Paus.
Di Indonesia, pola memilih pemimpin dengan musyawarah bisa ditemukan di Sumatera Barat (tungku tigo sajorangan). Mekanisme ini membagi kuasa dengan cara distribution of power, namun tak terpisah sama sekali (separation of power). Ada kerjasama disamping pemimpin yang diberi otoritas selangkah.
Mekanisme ini melahirkan pelaksana kekuasaan, pengawas dan pembuat kebijaksanaan tertinggi. Di Iran, eksekutif sehari-hari dijalankan oleh presiden, tetapi penentuan standar anggota legislatif, presiden, dewan menteri dan yudikatif wajib dikonsultasikan kepada pemimpin tertinggi seperti Ayatulloh Ali Khamenei.
Ali Khemenei bukan supreme leader biasa. Ia lahir lewat derita panjang sebagai pejuang. Ia hidup dengan siksaan, penjara, isolasi, bahkan cacat akibat bom yang melumpuhkan tangan kanan yang disembunyikan di balik jubah. Ia berjabat tangan dengan tangan kiri. Khamenei bukan ulama yang hidup mewah dari sebuah pesantren. Ia aktivis dan pejuang tulen.
Khamenei muda mengagumi Soekarno dalam meletakkan ide persatuan demi membebaskan Iran dari imperialisme barat. Dalam sebuah buku, Khemenei menginspirasi teman sepenjara dengan menceritakan pikiran Bung Karno dalam membangun kesadaran kolektif lewat konferesi Asia Afrika di Bandung.
Lalu pelajaran apa yang dapat di petik dari Iran? Pertama, konsistensi pada bangunan idiologi yang bahkan dianggap kolot dan dogmatis oleh sebagian kecil bangsanya sendiri. Padahal itu menciptakan soliditas ketika berhadapan dengan tekanan eksternal. Nyatanya Iran eksis lewat simbiosis idiologi agama dengan tradisi sainsnya.
Kemampuan merawat idiologi kini terasa kabur. Gen Z bukan saja menilai tak ada korelasinya, bahkan tak paham makna Pancasila sebagai idiologi negara (Setara Institut, 2023). Parahnya, Gen X gagal mentranformasikan status negara simbiotik di tengah upaya mempertentangkan antara negara sekuler versus negara agama.
Kedua, kemampuan Iran memelihara tradisi peradabannya. Pada konteks ini kita perlu menyadari bahwa investasi pendidikan dibidang STEM yang hanya 15-20% diminati Gen Z dibanding ilmu sosial harus didorong semaksimal mungkin (Dikti, 2025).
Kata Jusuf Kalla dan Mahathir Muhammad, jangan sampai lebih banyak penghafal kitab sosial dibanding penguasaan Saintek. Kita tentu saja akan menjadi bangsa lemah dimasa depan. Iran membuktikan bahwa pembangunan agama bahkan sebagai idiologi dapat tumbuh bersinergi dengan sains dan teknologi.
Ketiga, produk bangunan idiologi harus tercermin nyata lewat integritas kepemimpinan dari atas hingga bawah. Bila pemandangan hari-hari ini hanya korupsi, kolusi dan nepotisme, kiranya semua upaya atas pondasi bernegara itu selain kehilangan relevansi juga sekedar formalitas di ruang birokrasi pemerintahan.
Sudah saatnya para pemimpin hidup sederhana, memangkas tunjangan berlebih, memiliki standar kepemimpinan, serta mengutamakan pendidikan generasi kedepan dengan idiologi Pancasila sebagai fundamen bernegara. Bila Iran mampu mempersatukan rakyatnya lewat semua itu, mengapa kita tidak? *
