DKISP Kabupaten Banggai

Luwuk

Pemilu 2024 tak Akan Luber dan Jurdil, Dri Sucipto: Adhok harus Diasuransikan

107
×

Pemilu 2024 tak Akan Luber dan Jurdil, Dri Sucipto: Adhok harus Diasuransikan

Sebarkan artikel ini
Dri Sucipto (kanan) menjadi narasumber pada kegiatan diskusi yang dilaksanakan KPU Banggai, di Swiss Bell Hotel Luwuk, Sabtu (05/06) malam. (Foto: Sofyan/Luwuk Times)

Reporter Sofyan Labolo

LUWUK, Luwuk Times.ID – Akademisi Kabupaten Banggai, Dri Sucipto meragukan jika pelaksanaan pemilu serentak 2024 akan berjalan sesuai azas pemilu, yakni, langsung umum bebas rahasia (luber) dan jujur adil (jurdil).

Keraguan yang disampaikan mantan komisioner KPU Kabupaten Banggai ini pada kegiatan diskusi yang dilaksanakan KPU Banggai di Swiss Bell Hotel Luwuk, Sabtu (05/06) malam.

Dri punya alasan untuk itu. Dijelaskannya, pemilu dan pemilihan serentak akan dilaksanakan di tahun yang sama, yakni 2024.

Pemilu DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota serta Pilpres dilaksanakan Februari 2024. Sedang pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan dilaksanakan di bulan November 2024.

Baca:  Kinerja ATFM tak Memuaskan, Ini Jawaban Santun Bupati Banggai

“Bisa dibayangkan serentak. Akan rumit,” kata Dri.

Memang filosofinya lanjut Dekan Fakultas Hukum Unismuh Luwuk ini untuk penghematan biaya. Tapi dilain sisi beban kerja sangat berat.

“Kalau KPU RI, KPU provinsi, kabupaten/kota, tidak terlalu berat. Yang berat beban kerja adalah lembaga adhoknya,” ucap Dri.

Dalam merekrut sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk lembaga adhok penyelenggara, Dri pun meragukannya.

Baca juga: Wacana Periodeisasi KPU Diperpanjang, Begini Jawaban Sahran Raden

Alasan dia, sudah didominasi oleh partai politik serta menjadi tim sukses.

“SDM habis sudah dipakai parpol dan timses. Biasa tinggal sisa,” jelas Dri.

Pengalaman di pemilu 2019 saja, cukup banyak beban kerja. Tidak sedikit personil adhok yang jatuh sakit. Bahkan ada yang meninggal dunia.

Baca:  Kejari Banggai Pulihkan PAD Rp 4 Miliar

Nah, apalagi menghadapi dua momentum pesta demokrasi di tahun yang sama.

“Apakah asas Luber dan jurdil bisa dicapai,” tanya Dri.

Belum lagi bermuara pada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit.

Satu saran Dri pada penghujung komentarnya. Menurut dia perlu ditinjau kembali intensif atau honor para lembaga adhok, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS. Karena tidak bisa dipungkiri, reward tersebut memberi pengaruh terhadap kualitas penyelenggara. Bahkan saran Dri lagi, perlunya penyelenggara adhok mendapat asuransi jiwa dan kesehatan. Sebab pekerjaan mereka sangat beresiko. *

error: Content is protected !!