LUWUK TIMES, Jakarta – Para pencari berita yang belum mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kini tidak perlu berkecil hati. Apalagi merasa cemas saat bertugas di lapangan.
Dewan Pers secara tegas memberikan jaminan bahwa jurnalis yang belum mengikuti UKW, baik jenjang Muda, Madya, maupun Utama, tetap memiliki hak penuh untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya secara profesional.
Garansi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, melalui unggahan resmi di akun Facebook Dewan Pers.
Prof. Komaruddin menjelaskan bahwa ketiadaan sertifikasi tidak serta-merta menghalangi kerja kreatif dan fungsional seorang wartawan.
Selama karya yang dihasilkan memenuhi kaidah serta etika jurnalistik, hasilnya tetap diakui sebagai produk pers resmi, bukan sekadar citizen journalism (jurnalisme warga).
“Meskipun mereka belum memiliki sertifikasi, apakah itu Muda, Madya, atau Utama, hal itu tidak menghalangi tugas dan kerja-kerja jurnalistiknya. Banyak wartawan yang punya kemampuan menulis sangat bagus dan attitude yang baik, tetapi belum berkesempatan mengikuti sertifikasi,” ujar Komaruddin.
Atas pertimbangan realitas di lapangan tersebut, Dewan Pers menegaskan dukungan penuh terhadap kebebasan dan fungsi seluruh jurnalis.
Tak hanya diakui karya-karyanya, para wartawan yang belum bersertifikat pun tetap berada di bawah payung perlindungan hukum pers.
Bila terjadi sengketa atau persoalan hukum terkait pemberitaan, penyelesaiannya wajib melalui mekanisme Undang-Undang Pers di Dewan Pers, bukan langsung ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Ketika ada persoalan, tidak bisa langsung ditangani oleh polisi maupun kejaksaan. Dewan Pers yang akan mengambil alih (take over) penanganannya,” tegas Prof. Komaruddin.
Dengan penegasan ini, Dewan Pers berharap para jurnalis dapat terus bekerja menyajikan informasi yang akurat dan beretika bagi publik tanpa bayang-bayang rasa takut. *
Reporter Sofyan Labolo
