LUWUK TIMES, Jakarta – Angin segar berembus bagi pembangunan kawasan pedesaan dan daerah tertinggal di Indonesia. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi mengantongi pagu anggaran sebesar Rp2,785 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Kepastian ini didapat setelah Komisi V DPR RI mengetuk palu persetujuan dalam rapat kerja gabungan di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Penetapan tersebut merupakan hasil penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Berdasarkan alokasi awal, pagu indikatif Kemendes PDT berada di angka Rp1,785 triliun. Namun, lewat surat Banggar tertanggal 9 September 2026, kementerian ini berhasil mengamankan tambahan dana segar sebesar Rp1 triliun.
Meskipun total pagu akhir mencapai Rp2,785 triliun, masih terdapat backlog anggaran sebesar Rp2,728 triliun dari total usulan kebutuhan awal yang mencapai Rp5,513 triliun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyambut hangat dukungan legislatif tersebut.
Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran Rp1 triliun ini akan langsung dialokasikan untuk membiayai dua agenda vital: Rp848,48 miliar difokuskan pada program penguatan desa serta daerah tertinggal, sementara Rp115,51 miliar sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen operasional.
Langkah afirmatif pun siap dieksekusi. Dana ini akan menjadi mesin penggerak berbagai program prioritas di lapangan, mulai dari penyediaan sarana air bersih, perbaikan jalan dan jembatan desa, hingga revitalisasi pasar desa.
Tak hanya infrastruktur fisik, Kemendes PDT juga menggenjot sektor ekonomi warga melalui bantuan pengembangan BUM Desa, pembentukan desa wisata dan desa tematik, serta mendorong hilirisasi produk unggulan agar desa mampu menembus pasar ekspor.
Langkah masif ini sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan roda ekonomi dari pinggiran.
“Terima kasih atas segala dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi V atas tambahan alokasi Rp1 triliun ini untuk Kementerian Desa,” tutup Mendes Yandri penuh optimisme. *
